Refleksi Akhir tahun

BAG II
PKD - Dalam refleksi akhir tahun ini kami hanya semata ingin melakukan intropeksi diri karena bagi kami melakukan hal terbaik itu tidak semudah yang diucapkan. Bagaimana mungkin bisa memberikan faedah untuk pembenahan Kota Bandung yang demikian komplek permasalahannya, jika saja diri kita tidak ada keberanian untuk mengatakan “ayo bantu kami”.

Membangun Kota Bandung dengan ikhtiar pemikiran sama saja dengan memberikan pelita dalam kegelapan, tapi pelita ini masih samar karena kami membutuhkan pelita-pelita yang lain, untuk melihat yang jelas mana jalan yang harus ditempuh.

Banyak pelita berarti banyak pula pemikiran demikan pula akan semakin banyak orang yang tercerahkan dan kemudian tergerak untuk berjalan bekerjasama membangun Kota Bandung, itulah jalan yang sedang kita tempuh sekarang.

Terserah saudara akan berjalan menggunakan apa, karena ada tujuh program prioritas yang bisa kita pilih sebagai kendaraan, yang masing-masing ketujuh program ini pada akhirnya bermuara pada satu titik untuk kesejahteraan kita semua…..Bersambung. ADMIN
Selengkapnya...

Refleksi Akhir Tahun

BAG I
PKD - Tak terasa kita sudah dipenghujung tahun 2009, sudah hampir delapan bulan pojok kang dada hadir di dunia maya, menemani warga, membangun presepsi untuk merancang masa depan kota tercinta.

Dipenghujung tahun ini, bagi kami tak ubahnya momentum hitung-hitungan dan introfeksi diri, untuk terus memberikan pelayanan informasi, meskipun disadari ada berbagai kelemahan dan kekurangan.

Pojok kang dada ditakdirkan hadir untuk memberikan kesempatan kepada semua kalangan masyarakat Kota Bandung untuk berbagi peran, menyambungkan silaturami sekaligus mengekpresikan segala produk kebijakan Pemerintah Kota, tanpa sekat usia, jenis kelamin profesi maupun pandangan politik.

Pojok kang dada berupaya memberikan suguhan tafsir kebijakan dalam presfektif semangat, obsesesi, serta harapan seorang kang dada, dalam mengayuh biduk pemerintahan menuju tanah harapan yang dijanjikan, yaitu kesejahteraan warga kota……bersambung. ADMIN
foto dok multiply kang dada
Selengkapnya...

Hari Ibu

PKD-IBU ADALAH SEGALA-GALANYA, KASIHNYA TAK PERNAH PUDAR, RINDUNYA TAK PERNAH LEKANG DO'A-NYA DIKABULKAN TUHAN

Kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang galah, begitu kata pepatah. Besarnya pengorbanan ibu untuk anak, tak akan pernah bisa dibayar lunas sampai kapanpun dan sebesar apapun yang kita berikan padanya.

KRU PKD Mengucapkan Selamat Hari Ibu , semoga pengorbananmu abadi. ADMIN
Foto dok Multiply kang Dada
Selengkapnya...

Perubahan Menuntut Pengorbanan dan Kedisiplinan

RENUNGAN
PKD - Dalam memaknai Tahun Baru Hijriyah 1431 H, kita sepakat untuk melakukan perubahan dari yang buruk ke yang baik. Refleksi perubahan ini bisa sangat fundamental dalam kehidupan manusia sebagai pribadi.

Dalam melakukan perubahan kearah yang baik tentu saja memerlukan proses, yang untuk sebagian orang bisa saja sangat singkat tapi untuk sebagian orang memerlukan waktu yang panjang.

Makanya perubahan tidak bisa dipaksakan baik proses maupun subtansinya karena perubahan kearah yang baik memerlukan sikap kedisiplinan dan pengorbanan.

Konsekwensi menjadi baik adalah sikap pengorbanan dan mendisiplinkan diri untuk tidak berbuat maksiat dan menyalahi aturan.Konsekwensi lainnya adalah kerelaan untuk ditindak secara hukum apabila menyalahi aturan dan perundang-undangan.

Dalam kontek kekinian di Kota Bandung, keinginan perubahan kearah yang baik telah menjadi agenda bersama. Pemerintah dan masyarakat sepakat bahwa agenda perubahan harus menjadi tolak ukur setiap kebijakan dan implementasinya.

Untuk menuju arah yang baik keterlibatan masyarakat dalam mengawal setiap kebijakan dan implementasinya menjadi penting dan sangat diperlukan, oleh karena itu perubahan kearah yang baik itu bukan saja milik pemerintah tetapi juga masyarakat harus bisa merasakan dampaknya.

Salah satu conto adalah keberadaan RTH di Kota Bandung yang masih belum ideal capaian 30%, seperti yang diamanatkan oleh UU, tetapi dari data perkembangan kondisi RTH Kota Bandung memang menunjukan arah perubahan yang baik, dari data tahun 2003 RTH Kota Bandung di bawah 3% tapi kini di tahun 2009 RTH mencapai 8% lebih.

Capaian RTH 8% di Kota Bandung tahun 2009 ini, bukan pekerjaan mudah seperti membalikan telapak tangan, perubahan kearah yang baik ini adalah buah dari pengorbanan dan kedisiplinan kita selama ini. ADMIN
Selengkapnya...

Kota Bandung Sabet IA 2009

Iklim Investasi di Kota Bandung sangat Kondusif
PKD - Kota Bandung memperoleh "Investment Award 2009" (IA 2009) peringkat ketiga dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh MENKO Perekonomian Hatta Rajasa kepada Wali Kota Bandung Dada Rosada di Gedung BKPM, Jln. Gatot Subroto Jakarta, Rabu (9/12).

Investment Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintahan daerah serta perusahaan yang dinilai berhasil dalam hal penanaman modal. Pemberian penghargaan ini diharapkan bisa memacu penciptaan iklim investasi yang baik di setiap daerah.

Penilaian Investment Award 2009 dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Indeks peringkat ditentukan melalui enam indikator utama, yaitu indikator kelembagaan instansi penanaman modal, pelayanan perizinan usaha, mekanisme pengaduan, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, ketersediaan informasi, serta inovasi dan capaian kinerja.

Kota Jasa
Sebagai kota jasa pertumbuhan Kota Bandung sangat tergantung dari investasi yang padat modal sekaligus yang tak memerlukan lahan besar, dengan demikian kegiatan investasi yang bisa didorong adalah investasi sektor jasa yang meliputi jasa perdagangan, keuangan, pariwisata, pendidikan, rumah sakit dll.

Menurut Wali Kota Bandung H. Dada Rosada, proses penanaman modal tidak bisa dilakukan sembarangan. Bidang investasi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sebagai kota jasa, kata Dada, secara tidak langsung menunjukkan bidang investasi yang bisa ditanamkan. Selain itu, jenis investasi juga dipengaruhi ketersediaan lahan. Oleh karena itu, bidang investasi yang bisa digiatkan di Bandung adalah jasa, tetapi tidak memakan lahan luas.ADMIN
Selengkapnya...

Akhirnya Pemkot Berikan Ijin Grha Tirta Siliwangi

PKD - Polemik pembangunan kolam renang Grha Tirta milik Kodam III Siliwangi yang tak mengantongi ijin, berakhir dengan damai melalui forum segitiga yang melibatkan DPRD Kota Bandung.

Pemkot Bandung sendiri berencana akan memberikan ijin pengoperasian kolam renang tersebut dengan sarat, unsur komersialisasi seperti keberadaan Water boom di dekat Kolam Renang harus dibongkar.

Pembongkaran fasilitas water boom tersebut atas dasar kesepakatan Pemkot dan Dewan, karena keberadaan Water boom dikawasan militer merupakan sebuah pelanggaran.

Menurut Walikota Bandung H. Dada Rosada, Water boom bukan untuk kepentingan militer melainkan komersial, sedangkan diketahui bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan olah raga, pertahanan militer, dan fasilitas lain penunjang kegitan militer.sehingga atas dasar itulah, keberadaan Water boom harus dibongkar.

“Kalau water boom, itu 'kan bukan untuk kepentingan militer, melainkan komersil. Atas dasar itulah, water boom harus dibongkar," ditegaskan Walikota saat melakukan pertemuan dengan DPRD Kota Bandung dan pengembang kolam renang serta water boom, di Hotel Hyatt Bandung, Jln. Sumatra, Kamis(17/12).

Diakui Walikota bahwa dirinya sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kodam, namun terlepas setuju atau tidaknya kodam, water boom tersebut harus tetap dibongkar. ADMIN

Selengkapnya...

Kebersihan Harus Jadi Cerminan Pribadi Muslim

PKD- Tak bisa dibantah, keyakinan umat islam tentang kebersihan, sebagaimana bunyi hadis Nabi bahwa; ‘kebersihan adalah sebagia dari pada iman’, keyakinan tersebut sudah menjadi persoalan idiologis. Kenapa ? karena kalimat tersebut adalah salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al quran bagi umat islam.

Memaknai kebersihan sebagaimana yang tersirat dalam hadis tersebut tak bisa dilepaskan dari keseharian manusia secara pribadi maupun ikhtiar kelompok dalam menjaga kebersihan, seperti halnya Walikota Bandung H. Dada Rosada yang kini menggalakan kembali operasi Jum’at Bersih.

Sebagai bentuk ihktiar jumsih atau Jumat Bersih harus dipandang sebagai upaya mengaktualisasikan keimanan dalam presfektif menjaga lingkungan sekitar.

Bahwa kebersihan tidak bisa dilepaskan dari persoalan keimamaan karena kebersihan adalah salah satu syarat mutlak dalam melakukan ibadah shalat.Tapi dalam keseharian pun kebersihan itu harus jadi cerminan dalam kehidupan, misalnya menjaga lingkungan hidup sekitar kita berupa menjaga kebersihan dan menata lingkungan hidup, itu semua harus dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Makanya sulit kita cerna jika masih ada sebagian dari kita tidak memperhatikan kebersihan, minimal untuk diri dan keluarganya.

Memang tak sulit untuk mengajak kaum muslimin dalam menjaga kebersihan karena berdasar keyakinan hadis diatas, tapi kenapa dalam praktik kehidupan sehari-hari hal tersebut masih belum nampak, itu rupanya yang ingin penulis ajukan renungan renungan kali ini.

Ada apa gerangan yang menjadi kelemahan dalam merealisasikan Hadis Nabi tersebut, bila saja secara pribadi kita sudah menerapkan kehidupan bersih tentu kita memiliki kewajiban untuk beranjak melakukan upaya tersebut ditingkat keluarga dan seterusnya dilingkungan kita.

Karena akibat rendahnya kepeloporan dan partisipasi dalam menjaga kebersihan dilingkungan sekitar kita, bisa jadi merupakan lemahnya pemahaman kita terhadap kandungan hadis Nabi diatas.

Maka mulailah tingkatkatkan keimanan kita dengan upaya mengkampanyekan kehidupan bersih, berpartisipasilah dilingkungan sekitar kita dengan menjaga kebersihan, berbuatlah sesuatu untuk dirimu, keluargamu dan lingkunganmu.

Melakukan yang bermanfaat bagi sesama pasti bermanfaat bagi Allah SWT, itulah cerminan umat islam dalam menjaga kebersihan. ADMIN
Selengkapnya...

Pemkot Galakan Kembali Jumsih

PKD – Pemkot Bandung kini kembali menggalakan Jumsih alias Jumat Bersih di tiap kecamatan, untuk itu agar program tersebut berjalan efektif, maka secara berkala setiap bulannya Pemkot akan melakukan evaluasi, menggunakan sistem reward dan punisment, sehingga akan dipilih juara satu hingga tiga.

Rencananya dalam satu bulan atau empat kali kegiatan Jumsih, Pemkot akan memanggil para camat untuk memberikan laporan kegiatan pelaksanaan Jumsih didaerahnya masing-masing. Para Camat harus menyampaikan laporannya, sebelum dan sesudah Jumsih.

Demikian pernyataan Walikota Bandung, H. Dada Rosada, saat memimpin langsung operasi kebersihan Jumat Bersih (Jumsih) di halaman sekitar Masjid Agung, Alun-alun Kota Bandung, Jln. Dalem Kaum, Kota Bandung.

Menurut Walikota, Pemkot akan mengundang tokoh masyarakat untuk memberi saran kepada kecamatan. Bagi Kecamatan yang kotor akan ditegur. ADMIN
Foto dok detikBandung
Selengkapnya...

Ayo Tanam Pohon Sekarang Juga

PKD - Beberapa tahun kebelakang kita sering mendengar istilah Global Warming atau Pemanasan Global, bahkan istilah tersebut begitu populer dan banyak dikutif oleh para pejabat baik lokal maupun nasional.

Bukan sekedar istilah, Global Warming merupakan kondisi fakta yang terjadi di dunia sekarang tak terkecuali di Indonesia. Dampak yang bisa kita rasakan, adalah memburuknya kualitas lingkungan, meningkatnya suhu udara,serta mencairnya es di benua Antartika secara dramatis

Bahkan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg sempat mengeluarkan pernyataan berbunyi peringatan setelah melihat laporan neraca pencarian es Antartika di bulan Januari 2008, “Lonceng tanda bahaya berbunyi. Sangat tidak bertanggung jawab jika para pembuat keputusan tidak mengindahkan tanda bahaya ini,” seperti dikutif situs pemanasan global.

Laporan tersebut diperkuat dari hasil penemuan riset oleh Hans von Storch, dari Institut Riset Pantai di Jerman GKSS memberikan indikasi pemanasan di Laut Baltik yang sangat tinggi dan tidak seperti biasanya.

Itu semua diakibatkan oleh tidak terserapnya emisi oleh hutan dan laut karena telah melebihi kapasitas, ini berarti peningkatan suhu akan semakin cepat.

Dengan suhu global meningkat 1,4 derajat dan terus meningkat, John Holdren, seorang ilmuwan kebijaksanan pemerintah dari Universitas Harvard berkata, peningkatan 3,6-4,5 derajat akan menjadikan Bumi menerima “dampak perubahan iklim yang tidak dapat ditolerir dan tidak dapat dikelola.”

Untuk membantu mengurangi dampak pemanasan global akibat tidak terserapnya emisi carbon, salah satunya adalah dengan menanam pohon sebanyak mungkin.

Salah satu penelitian membuktikan, dua tahun setelah menanam anak pohon besar di daerah-daerah ujung barat Catahula Parish, para ilmuwan Universitas Teknologi Louisiana menemukan bahwa setiap akar dari hutan yang telah ditanami kembali menyerap karbon yang setara untuk mengimbangi mobil yang dikendarai selama setahun.

Sebuah Layanan Penelitian Hutan Amerika menunjukkan bahwa dengan menanam 95.000 pohon, Chicago dapat menyediakan udara yang lebih bersih dan akan menghemat sebesar 38 juta dolar lebih dari 30 tahun sehubungan dengan pengurangan panas dan biaya pendinginan. ADMIN

Selengkapnya...

Apa Manfaat Keberadaan RTH ?

PENGETAHUAN
PKD - Istilah open spaces atau ruang terbuka hijau sangat dikenal dalam dunia penataan kota, tapi dalam keseharian istilah ini sering muncul dimediabersamaan dengan perbincangan isu lingkungan hidup, seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Menurut DR. Ir. A. Hermanto Dardak, M.Sc, Dirjen Bina Marga Departeman Pekerjaan Umum, Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi (endemik maupun introduksi) guna mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya dan arsitektural yang dapat memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakatnya .

Selain RTH ada juga ruang terbuka non-hijau berupa ruang terbuka yang diperkeras (paved) maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi.

Namun secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional, maupun RTH non-alami atau binaan yang seperti taman, lapangan olah raga, dan kebun bunga.

Sedangkan dari segi fungsi RTH dapat berfungsi secara ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan temperatur kota.Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, hutan kota, taman botani, sempadan sungai dll.

Secara sosial-budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan sebagai tetenger kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya, TPU dsb.

Sedangkan secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kota.

Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan (urban agriculture) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Dalam spektrum yang lebih luas, secara struktur, bentuk dan susunan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. RTH dengan konfigurasi ekologis merupakan RTH yang berbasis bentang alam seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir dsb. Sedangkan RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH perumahan, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman regional/ nasional. ADMIN
Foto : Dok pribadi Hermanto Dardak
Selengkapnya...

Jangan Menyelesaikan Masalah Dengan Masalah

Renungan
PKD - Pengelolaan tata ruang di Kota Bandung mengalami tantangan yang cukup berat akibat masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota. Lemahnya kesadaran masyarakat tersebut bisa memperlambat harapan capaian RTH ideal 30%, sebagaimana yang diamanatkan UU Tata Ruang No. 26 tahun 2007.

Salah satu fakta yang kini jadi sorotan adalah polemik pembangunan kolam renang dan JPO milik Kodam III Siliwangi yang tak berijin. Kasus ini adalah salah satu conto betapa lemahnya partisipasi warga terhadap program yang sedang dicanangkan Pemerintah Kota Bandung.

Pembangunan kolam renang milik Kodam memang tak memilki nilai signifikansi terhadap keseluruhan program Pemkot Bandung. Dari sisi luasan bangunan memang kecil, dan menjadi tidak berarti, tetapi dampak psikologis kasus ini sangat besar, mengingat yang melakukan pelanggaran pembangunan tersebut adalah bangunan milik Instansi Kodam III Siliwangi.

Kita patut menyayangkan kasus ini muncul kepermukaan disaat Kota Bandung sedang giat-giatnya merehabilitasi lahan-lahan yang sudah beralih fungsi, untuk kemudian dibebaskan dan dijadikan Ruang Terbuka Hijau, buktinya dari tahun ketahun grafik Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung mengalami trend peningkatan.

Untuk menyelesaikan polemik tersebut, rencananya Walikota H. Dada Rosada akan membawa ke forum segitiga yang melibatkan DPRD Kota Bandung,hal tersebut dilakukan sebagai sikap kehati-hatian Pemkot Bandung untuk mengurai persoalan yang sesungguhnya sehingga menjadi jelas dan dikemudian hari tidak menjadi preseden buruk.

Jika dikaji, sebenarnya kasusnya sangat sederhana yakni adanya pelanggaran pembangunan yang tak berijin dan pelanggaran tata ruang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau, sehingga seharusnya dari awal Pemkot Bandung sudah bisa memutuskan untuk mengambil tindakan hukum.

Mengurai persoalan dalam kasus ini menjadi penting, mengingat kasus ini sudah menjadi polemik yang kurang baik ditengah masyarakat. Kepastian hukum sangat dibutuhkan bahkan kita mendorong agar penyelesaian kasus ini tetap dengan pendekatan penegakan aturan bukan dengan kompromi. Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah. ADMIN

Selengkapnya...

Pemkot Sedang Hitung Kebutuhan Rusun

PKD - Tingginnya harga bahan bangunan dan tanah membuat sebagian masyarakat Kota Bandung memilih tinggal dirumah yang tak layak huni.Hal tersebut diakibatkan karena belum seimbangnya laju pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan rumah tinggal murah dan layak huni.

Menurut Walikota Bandung H. Dada Rosada pada acara Bakti Sosial di Kampus STKS, Jalan Ir Juanda, Rabu (2/12/2009), dari 425.608 unit hunian Kota Bandung tahun 2008, baru 74,21% di antaranya memiliki sarana air bersih, 60,61% yang menyediakan jamban, hanya 50,56% mempunyai sarana pembuangan sampah, sehingga 27.041 keluarga tinggal di rumah tidak layak huni.

Dengan kondisi seperti ini, Pemkot Bandung berencana membangun rumah susun (rusun) didaerah yang padat penduduknya dan sedang menghitung seberapa besar kebutuhanya.

Namun keinginan tersebut tidak serta merta bisa direalisasikan, tergantung kesadaran dan permintaan dari warga yang menginginkannya.

"Tergantung tanahnya ada atau tidak, masyarakatnya mau atau tidak. Itu kan harus dipertimbangkan," kata Dada

Dada mencontohkan, warga di Jamika pada tahun 2003 menolak dibangunnya rumah susun, yang kemudian menyatakan setuju pada tahun 2006, namun kini kembali menolak.

"Saat itu saya baru 2 minggu jadi wali kota, saya minta kerjasama dengan warga untuk membangun rumah susun karena daerah disitu padat, kesehatan dan pendidikan jadi kurang bagus, belum lagi kalau nanti kebakaran. Tapi kalau masyarakatnya tidak mau, ya tidak bisa," jelasnya. Seperti dikutip detikBandung.
ADMIN
Selengkapnya...

Walikota Yang Pernah Pimpin Kota Bandung

PKD - Kota Bandung memiliki beragam keunikan tersendiri, selain budaya masyarakatnya juga keunikan bangunannya, salah satunya adalah Gedung Balai Kota. Gedung warisan belanda ini kondisinya sangat terawat dan masih terlihat kokoh.

Dalam sejarah pemerintahan gedung Balai Kota merupakan tempat berkantornya Walikota Bandung. Bertus Coops(1874-1966) pernah memimpin Kota Bandung dia adalah walikota pertama yang berkebangsaan Belanda. Hingga tahun 1945, pada masa kemerdekaan Pemerintahan Kota Bandung dipimpin oleh penduduk pribumi yaitu R.A. Atmadinata (1945-1946).

Hingga dalam sejarah pemerintahan modern, terakhir yang berkantor di Balai Kota Bandung adalah H. Dada Rosada, SH, M.Si (2003-2013), satu-satunya walikota yang terpilih dua kali dalam dua sistim pemilihan.

Pertama, pada tahun 2003 H. Dada Rosada terpilih menjadi Walikota Bandung dengan sistim pemilihan tidak langsung, pemilihan melalui anggota DPRD menyisihkan H. Aa Tarmana yang merupakan Walikota pendahulunya.

Kedua, seiring dengan berubahnya UU Pilkada, pada tahun 2008 Kota Bandung untuk pertamakalinya melaksanakan Pemilihan Walikota secara langsung. H. Dada Rosada yang berpasangan dengan Ayi Vivananda terpilih dengan suara mayoritas 65%, menyisihkan pasangan Hudaya - Nahadi dan Taufikurahman - Deni Triesnahadi.

Inilah Daftar Walikota Yang Pernah Pimpin Kota Bandung
Walikota yang kesatu adalah Bertus Coops (1874-1966)
• E.A. Maurenbrecher (1906-1907) assistent-resident
• R.E. Krijboom (1907-1908) assistent-resident
• J.A. van Der Ent (1909-1910) assistent-resident
• J.J. Verwijk (1910-1912) assistent-resident
• C.C.B. van Vlenier (1912-1913) dan B. van Bijveld (1913-1917) assistent-resident
• B. Coops (1917-1920) walikota !
• S.A. Reitsma (1920-1921)
• B. Coops (1921-1928)
• Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr (1929-1935)
• Mr. J.M. Wesselink (1935-1937)
• N. Beets (1937-1942)
• R.A. Atmadinata (1945-1946)
• R. Sjamsurizal
• Ir. Ukar Bratakusumah (1946-1949)
• R. Enoch (1949-1956)
• R. Priatna Kusumah (1956-1966)
• R. Didi Djukardi (1966-1968)
• R. Hidayat Sukarmadidjaja (1968-1971)
• R. Otje Djundjunan (1971-1976)
• H. Utju Djoenaedi (1976-1978)
• R. Husein Wangsaatmadja (1978-1983)
• H. Ateng Wahyudi (1983-1993)
• H. Wahyu Hamidjaja (1993-1998)
• H. Aa Tarmana (1998-2003)
• H. Dada Rosada, SH, M.Si (2003-2013)ADMIN . Selengkapnya...

Golkar Tempuh Survey Popularitas Dalam Setiap Pilkada

PKD – Bagi kader Golkar yang ingin dicalonkan sebagai kepala daerah hendaknya dapat memberikan kontribusi yang berarti pada masyarakat,siapapun yang populer di masyarakat akan memungkinkan dicalonkan menjadi Kepala Daerah. Demikian pernyataan Aburizal Bakrie dalam jumpa pers di Hotel Savoy Homann Jalan Asia Afrika, Minggu (29/11/2009)

Menurut ical panggilan akrabnya, siapapun yang terpilih menjadi ketua tidak otomatis menjadi calon kepala daerah, untuk kepentingan itu, DPP Golkar akan membuat survei kepopuleran tokoh Golkar di daerah sebelum mencalonkan sebagai calon kepala daerah dalam pilkada nanti.

"Ketua DPD tidak otomatis akan jadi calon kepala daerah. Tidak harus ketua DPD, meskipun dia pengurus biasa tapi kalau dia populer maka bisa saja dia yang nantinya dicalonkan menjadi kepala daerah," ujar Ical, seperti dikutif detikBandung, mingggu(29/11).

Sebagaimana diketahui, Musda VIII Partai Golkar Jawa Barat yang berlangsung pada 29 November-1 Desember 2009 di Hotel Savoy Homann, diperkirakan menjadi ajang yang paling bergengsi bagi para kandidat yang bersaing.

Munculnya dua kandidat yang berlatar belakang kepala daerah masing-masing Walikota Bandung Dada Rosada dan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifudin, bisa menjadi tolak ukur bahwa kepopuleran mereka bakal menjadi factor daya tarik bagi peserta musda.

Misalnya Dada Rosada dalam kesempatan yang lalu mendapat dukungan moral dari Forum Silaturahmi Umat Islam Kota Bandung, meskipun dukungan tersebut tidak berdampak terhadap perolehan suara dalam musda, tetapi dukungan moral ini bisa menjadi jaminan dukungan masyarakat terhadap popularitas ketokohan. ADMIN
Selengkapnya...

Kader Golkar Tolak Money Politik

PKD – Sebagai salah satu agenda penting, Musda VIII Partai Golkar Jawa Barat yang berlangsung pada 29 November-1 Desember 2009 di Hotel Savoy Homann,merupakan momentum strategis bagi konsolidasi partai,khususnya pemilihan ketua juga dalam rangka menentukan arah dan program kerja partai untuk mewujudkan visi, misi, dan platform partai.

Acara Musda yang berlangsung tiga hari tersebut akan dibuka langsung oleh Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan dihadiri sekitar 500 orang dari DPP Partai Golkar, DPD II Golkar se-Jabar, serta organisasi sayap Partai Golkar.

Selain memilih ketua untuk masa bhakti 2009 – 2015, dalam Musda tersebut akan dibahas program kerja DPD Partai Golkar Jabar selama lima tahun kedepan.Diperkirakan pembahasan program kerja ini akan menjadi agenda yang tak kalah menarik dibanding pemilihan ketua, mengingat menurunnya perolehan suara Golkar Jabar dalam pemilu 2009 lalu.

Menurut kader Partai Golkar Kota Bandung Geys Aly, siapapun yang terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Jabar, selayaknya mampu mengembalikan kejayaan partai dan memenangkan Pemilu 2014 mendatang.

“Untuk itu diperlukan upaya kerjakeras termasuk konsolidasi secara berkesinambungan dan kaderisasi sampai tingkat desa,” kata Geys, yang juga Aktivis MKGR, salah satu Kino Golkar.

Geys berharap agar para kandidat yang sedang berkompetisi untuk memberikan conto yang baik kepada masyarakat dengan tidak melakukan upaya kotor berupa money politik.

Ditambahkan Geys, money politik harus segera di hilangkan ditubuh partai golkar, karena dampak negativ money politik sangat merusak terutama mental pengurus yang akan dibentuk.

“saya sebagai kader partai siap menjadi garda terdepan untuk menolak upaya-upaya money politik siapapun kandidatnya,” pungkasnya. ADMIN
Selengkapnya...

Kang Dada Mendapat Dukungan Moral Dari FSUI Kota Bandung

PKD - Sejumlah ormas islam yang tergabung dalam FSUI/Forum Silaturahmi Umat Islam Kota Bandung memberikan dukungan moral terhadap pencalonan Kang Dadadalam Musda Partai Golkar Jabar yang akan digelar di Hotel Savoy Homan (29/!!).

Pernyataan dukungan moril tersebut dibacakan oleh ketua PDM Muhammadiyah Kota Bandung Tjutju Sachrum dihadapan ketua-ketua ormas islam yang tergabung dalam FSUI, Tokoh Masyarkat Jabar dan Pini Sepuh Partai Golkar Jabar, dalam sebua acara silaturahmi di Ballroom Hotel Sheraton-Dago (25/11).

Menurut Tjutju, dukungan moral ini semata-mata karena ketokohan Kang Dada yang dianggap sukses dalam memimpin Kota Bandung bukan karena unsur politik. Selanjutnya naskah pernyataan dukungan itu diserahkan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung, Asep Ruyadi, untuk diperjuangkan dalam Musda Partai Gokar Jabar.

“Sebagai sahabat kita berkewajiban memberikan dukungan moril sekaligus do’a terhadap belia,” cetusnya.

Sebagaimana diketahui, Musda Partai Golkar Jabar, telah memunculkan balon kandidat yang siap berkompetisi, dari kandidat yang muncul kepermukaan, dua diantaranya menjabat sebagai kepala daerah masing-masing Walikota Bandung Dada Rosada dan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifudin, sedangkan kandidat lainnya adalah anggota Fraksi Golkar DPR RI Eldi Suwandi, dan Ketua DPD II Kabupaten Bogor Fitri Putra Nugraha . ADMIN
Selengkapnya...

PEMKOT BANDUNG TEBAR HEWAN QURBAN

PKD - Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat Kota Bandung, dalam hari raya Idul Adha 1430 Hijriah yang jatuh pada hari Jumat. 27 November 2009, Pemkot Bandung menebar hewan qurban sebanyak 50 ekor sapi dan 800 ekor kambing. Jumlah hewan sebanyak itu memang terasa kurang jika dibandingkan banyaknya permintaan dari elemen masyarakat yang mengajukan selama ini.

Demikian disampaikan Kasubag Agama Dan Kemasyarakatan Bagian Kesra Kota Bandung, Djudju Syamsudin, rabu (25/11) ketika berbincang dengan Kru PKD diruang kerjanya, Jalan Wastukencana No. 2.

Menurut Djudju, tingginya antusiame masyarakat yang mengajukan permohonan hewan qurban ke bagian kesra Kota Bandung, menunjukan begitu kuatnya keinginan sebagian masyarakat dalam menebarkan kebaikan (hewan qurban) dengan sesama warga lainnya yang tak mampu.

“tahun ini kami kewalahan atas banyaknya pemohon bantuan hewan qurban, sehingga kami selain melakukan penyaringan pemohon bantuan juga melakukan pemberian secara pemerataan” katanya.

Sambil mengutip salah satu hadis, Djudju menambahkan bahwa berqurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, adapun Pemkot menebar qurban mengacu kepada salah satu hadis Nabi, bahwa Rasulullah, SAW pernah berkurban dua ekor unta, satu untuk keluarganya dan satu lagi untuk umatnya.

"pada hadis tersebut Rasulullah berqurban bukan untuk pribadi tapi berqurban untuk keluarga dan umatnya, dengan demikian berqurban itu bisa dilakukan dengan berkelompok," tambahnya. ADMIN
Selengkapnya...

Kehadiran Taman Kota, Menambah Nilai Estetika

OPINI :
PKD - RTH memilki beragam fungsi, salah satunya fungsi ekologis yakni menjaga kualitas lingkungan, untuk menjamin ketersediaan oksigen (sebagai paru-paru kota) dan sebagai daerah resapan air.

Bukan saja memiliki fungsi ekologis, keberadaan RTH harus juga memiliki nilai estetika, memberikan keasrian dan keindahan kota.

Beberapa tahun terakhir Pemkot Bandung gencar mebebaskan lahan-lahan yang semula bangunan Pom Bensin kini sudah kembali kepada fungsi semula sebagai taman-taman kota.

Salah satunya adalah taman yang berada di Jalan RE Martadinata, kalau kita perhatikan keberadaanya yang terawat, memberikan kesan positip kepada siapapun yang lewat didepan taman tersebut.

Secara estetika keberadaannya menambah keindahan kota, menyejukan pandangan dan mengesankan kembali ikon Bandung sebagai kota yang penuh dengan taman.

Kehadiran taman-taman kota tersebut, sangat berpengaruh positip terhadap kesehatan masyarakat sekitarnya. Menyehatkan karena berlimpahnya oksigen dan secara fsikologis berdampak positif terhadap perkembangan jiwa dan fikiran.

Tentu saja kita apresiasi terhadap program Pemkot Bandung dalam mengembalikan fungsi lahan-lahan yang bukan peruntukannya. Pembangunan taman kota adalah salah satu pilihan yang tepat karena kehadiran taman memiliki banyak fungsi, selain fungsi ekologi, kesehatan, pendidikan, sosial serta seni.

Penulis : Daud Fadli
Alamat Gatsu – Bandung
Selengkapnya...

RTH 16% di 2013, Merupakan Upaya Capaian Yang Realistik

PKD - Saat ini Kota Bandung secara ideal belum mampu memenuhi RTH sebesar 30 persenseperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26 Tahun 2007. Dari data resmi pemerintah Kota Bandung seperti yang disampaikan langsung oleh Walikota Dada Rosada bahwa Kota Bandung saat ini baru memenuhi RTH sebesar 8 persen saja, atau sekitar 1.484,24 hektar dari total luas wilayah Kota Bandung..

Dengan program yang gencar sekalipun, diperkirakan pada tahun 2013 RTH Kota Bandung hanya mampu optimis naik menjadi 16 persen. Tentu saja keinginan memiliki RTH yang ideal bukan pekerjaan yang mudah disamping perlunya ketegasan regulasi yang mengatur ketentuan RTH juga perlu adanya kesadaran masyarakat dalam pembangunan rumah hunian untuk menyisakan RTH.

Bila mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, ketentuan RTH Kota Bandung saat ini sebesar 20 persen, berarti target pencapaian RTH 16 persen di tahun 2013 seperti yang di janjikan Walikota Dada Rosada merupakan angka yang sangat realisitik,

Upaya Pemkot Bandung dengan memperbanyak RTH melalui pembebasan lahan yang bukan peruntukannya terasa tepat, disamping itu, perlu upaya konsistensi untuk tidak memberikan ijin pembangunan ditanah yang bukan peruntukannya.

Sebagai kota metropolitan kehadiran RTH yang ideal di Kota Bandung mutlak diperlukan, pada satu sisi pembangunan fisik yang gencar dilakukan harus selalu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada, sehingga batasan mana yang boleh dibangun fisik dan yang tidak harus secara konsisten dilaksanakan.

Menurut Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Joessair Lubis seperti yang dilansir situs portal nasional, http://www.indonesia.go.id/, mengatakan, kondisi RTH di kota-kota besar di Indonesia cenderung menurun, baik kuantitas maupun kualitasnya.

“Sebagai contoh di kota Surabaya, data Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Surabaya 2013 menyebutkan, pada Desember 2006 RTH yang dimiliki kota ini sebesar 299,29 Ha (0,83%) dari yang seharusnya 15 persen atau kisaran 4895 Ha. Hal ini juga berlaku di Semarang maupun kota besar lainnya, bahkan Jakarta diibaratkan dalam kondisi yang mengkhawatirkan,” ujar Joessair.

Guna mengatasi hal ini, dalam membangun hendaknya memperhatikan Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 Tahun 2002. Dalam UU ini diberlakukan asas keseimbangan dan keserasian. Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah menjaga ekosistem lingkungan, sedangkan keserasian adalah memperhatikan aspek lingkungan sekitar.

Selain itu, UU ini juga mengatur tentang ketentuan kepadatan bangunan, arsitektur, dampak lingkungan, pemilikan lahan oleh pihak swasta, dan mekanisme ijin pendirian bangunan yang harus memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisen daerah hijau, sebagai perangkat kendali utama bagi masyarakat atau swasta dalam membangun.

Selain melihat dari sisi peraturan atau regulasi yang ada, peran Pemda dalam mengakomodir ketentuan teknis bangunan gedung ke dalam Perda juga harus ditingkatkan. Hal ini sebagai upaya untuk merencanakan masa depan perkotaaan disamping terus mengkaji ulang kualitas dari perencana kota yang realistis bukan idealis futuristik.ADMIN
Selengkapnya...

Dada Rosada Adalah Kader Terbaik Golkar

PKD - Perhelatan Musda Golkar Jabar pasca pemilu 2009, diprediksi bakal menstimulus konsolidasi komponen karya kekaryaan untuk merebut kembali posisi utama mereka di Jawa Barat.

Hal tersebut Mengingat kekalahan Golkar di Jawa Barat dalam pemilu 2009 lalu, memberikan pukulan telak bagi semua kader, bagaimanapun secara historis Jawa Barat adalah lumbung suara. Oleh karena itu siapapun calon ketua dalam musda yang sebentar lagi digelar, tanggungjawab membawa Golkar Jabar memenangkan pemilu 2013, mutlak tak bisa ditawar.

Dari kandidat yang muncul kepermukaan, dua diantaranya menjabat sebagai kepala daerah masing-masing Walikota Bandung Dada Rosada dan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifudin, sedangkan kandidat lainnya adalah anggota Fraksi Golkar DPR RI Eldi Suwandi, dan Ketua DPD II Kabupaten Bogor Fitri Putra Nugraha alias Nungki

Masuknya dua kepala daerah dalam kompetisi di perhelatan Musda Golkar Jabar, yang notabene keduanya merupakan figure pemimpin yang disegani merupakan bentuk penguatan tersendiri.

Salah satunya adalah Dada Rosada, tokoh yang sangat tidak asing lagi bagi masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Dada Rosada terpilih kembali menjadi Walikota Bandung dalam ajang Pilkada langsung dengan suara mayoritas 65%.

Keberhasilan Dada Rosada dalam memenangkan Pilkada dengan suara mayoritas tersebut selain factor keberhasilan memimpin pemerintahan di Kota Bandung selama ini, juga factor komunikasi politik dengan elemen masyarakat.

Tentu saja keberhasilan memenangkan posisi no satu di Kota Bandung, banyak memberikan pengaruh terhadap peta politik Jawa Barat secara umum, mengingat Kota Bandung adalah Ibukota Jawa Barat.

Bagaimanapun keberhasilan Dada Rosada sebagai kader Golkar merupakan asset bagi Golkar, setidaknya Golkar Jawa Barat tidak pernah kekurangan kader-kader pemimpin terbaiknya, dan Dada Rosada adalah salah satunya. ADMIN
Selengkapnya...

Masih Adakah Tempat Untuk PANCASILA

PKD - Beberapa tahun terakhir pasca lengsernya orde baru, situasi Indonesia yang semula dicita-citakan ingin tumbuh dan berkembang dengan kemandirian bersama penguatan komponen-komponen local, malah terperosok masuk dalam himpitan kepentingan asing.

Situasi ini seiring dengan dibukanya keran kebebasan disegala bidang, gempuran budaya, ekonomi dan idiologi seakan tak ada penyaring samasekali sebagai state. Orang lebih cenderung membandingkan kondisi bangsa dengan kondisi bangsa lain ketimbang secara konstruktif berupaya mencari solusi efektif untuk memperbaiki keadaan.

Tulisan ini tidak dalam tanda petik mempertanyakan reformasi telah gagal, tapi tulisan ini ingin menampilkan sesuatu yang selama ini kita sisihkan ternyata begitu besar pengaruh dan dampaknya terhadap bangsa kita.

Bangsa yang telah kehilangan jati diri karena telah melupakan cita-cita founding fathers. Pancasila sebagai dasar Negara kini hanya sebatas ceremonial dilupakan arti dan maknanya bahklan dihempaskan dari kultur masyarakat kita.

Pancasila sebagai dasar Negara, kini begitu asing dalam percaturan hubungan pribadi dan pribadi bahkan hubungan institusi sekalipun.

Kita sudah tidak lagi dipersatukan oleh makna dan cita-cita para founding fathers kita. Sekarang justru kita semakin asik dan terlelap masuk dalam pertentangan idiologi warisan lama. Ditambah dengan bebasnya pengaruh budaya asing masuk tanpa ada filter, semakin jelas arah bahaya rel republik tercinta ini.

Terakhir kita melihat fragmentasi dipanggung politik nasional kita, menjadi tontonan yang tak sedap dipandang; saling mencerca, membuka aib, berbohong dan menggunting dalam lipatan. Fragmentasi ini lebih diperparah dengan membawa intrumen hukum kewilayah yang terlalu jauh, yaitu wilayah politik dukung-mendukung.

Mengutip pernyataan Prof Dr Koento Wibisono Siswomiharjo, Guru Besar Filsafat Universitas Gadjah Mada yang sekaligus mantan Rektor UNS, yang dilansir Pembaruan, di Yogyakarta, mengatakan.

Pancasila hilang dari peredaran. Masyarakat kehilangan orientasi nilai, demokrasi menjadi kebablasan dan disusul dengan era otonomi, yang mengarah pada suatu yang sangat mendegradasikan negara kesatuan. Yang jelas kita rasakan, semakin menuju pemilu 2009, elite politik tidak pernah menyinggung Pancasila, idenya hanya bagaimana merebut kekuasaan.

Namun menurutnya, belakangan ini ada semacam kebangunan kembali atau renaissance untuk membicarakan bagaimana revitalisasi Pancasila. ADMIN

Selengkapnya...

Pancasila tak Dipahami, Konflik Lembaga Hukum Terjadi

JAKARTA, (PR).-
Para penegak hukum diminta lebih memahami makna Pancasila sebagai sumber hukum guna meminimalkan konflik antarlembaga.Terjadnya konflik antarlembaga penegak hukum yang saat ini terjadi karena Pancasila sebagai sumber hukum belum bisa dipahami secara utuh.

Hal itu dikemukakan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As`ad Said Ali dalam paparannya pada Rapat Tim Penyusunan Penyempurnaan Metode dan Bahan Materi Sosialisasi Putusan MPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/11).

"Memang ini arahnya lebih kepada hukum ketatanegaraan. Tetapi, selain faktor itu, juga karena Pancasila sebagai sumber hukum belum dipahami secara utuh, alias masih dipahami sepotong-sepotong," kata As`ad.

Acara itu dihadiri Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Wakil Ketua MPR, di antaranya Hajriyanto Thohari dan Lukman Hakim Saifuddin. Sementara itu, pembicara lainnya adalah Guru Besar FHUI Prof. Dr. Satya Arinanto, R.M.A.B. Kusuma (peneliti senior Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI), Slamet Sutrisno (UGM), dan Letnan Jenderal (Purn.) Agus Widjojo. Hadir juga Wakil Fraksi Golkar untuk MPR Agun Gunanjar Sudarsa.

Menurut As`ad, penggalian kembali pesan dan gagasan dalam konstitusi menjadi keharusan jika hendak melakukan kontekstualisasi Pancasila. Namun, hal yang paling penting adalah menangkap komitmen, obsesi, dan keprihatinan para founding fathers pada waktu merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Sejak reformasi 1998, kata As`ad, konstelasi ideologi dunia dalam berbagai pemikiran masuk dan berkembang pesat di Indonesia. Bahkan, ekspansi idelologi dunia itu hampir tidak terbendung masuk ke Indonesia.

"Dampaknya sudah kita rasakan, mulai dari peristiwa bom Bali hingga hiruk pikuk kritik terhadap neoliberalisme," kata As`ad

Sementara itu, R.M.A.B Kusuma mengatakan, seyogianya Tim MPR memusatkan perhatian mendalami kontroversi yang timbul karena perbedaan interpretasi yang dapat menyebabkan keterpurukan Indonesia.

Contoh kontroversi itu antara lain tentang kewenangan DPR, kontroversi tentang prinsip praduga tak bersalah dalam UUD 1945, dan prinsip bahwa dasar negara harus sama di seluruh negara negara kesatuan. (A-130/A-109) ***

Selengkapnya...

Kang Dada Memiliki Karakter Kuat Sebagai Figure Pemersatu

PKD - Nama Kang Dada kini kian santer disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat Ketua Partai Golkar Jawa Barat,dalam musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Jawa Barat, pada bulan November 2009 menggantikan Uu Rukmana.

Menguatnya nama Kang Dada diinternal Partai Golkar ini, seiring dengan pernyataan kesiapannya beberapa waktu lalu untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan calon ketua. Selain itu Faktor komunikasi politik dengan banyak komponen masyarakat di Jawa Barat merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat lain.

Menurut pandangan Jojon Hidayat aktivist MKGR Jabar, saat sekarang Partai Golkar Jawa Barat membutuhkan calon ketua partai sekaligus figure pemersatu diinternal.

Pasca kekalahan dalam Pileg 2009 kemarin, Partai Golkar butuh seorang calon ketua yang memiliki kapasitas yang sudah teruji ditengah-tengah masyarakat dan trampil dalam menjaga soliditas diinternal.

“Kang Dada memilki karakter kuat sebagai figure pemersatu diinternal partai”, kata Jojon.

Menurut keyakinan Jojon, Dada Rosada memiliki akseptabiliti yang tinggi di internal partai, dan dimasyarakatpun tingkat penerimaanya cukup kuat, layak jual.

Mengingat tingkat persaingan antar partai cukup tinggi dalam dalam pemilu 2013 mendatang, Jojon menyarankan agar dalam musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Jawa Barat pada bulan November 2009 mendatang, selain memilih ketua juga menghasilkan keputusan-keputusan dengan program kerja yang benar-benar menyentuh akar rumput.

“terutama program pengkaderan sampai tingkat desa, perlu digalakan kembali, bila perlu kita rekrut dari para pelajar dan mahasiswa yang berprestasi kemudian dengan dana partai kita berikan beasiswa belajar , partai butuh peremajaan bukan saja dari pola fikir tapi dari SDM itu sendir”, pungkasnya. ADMIN
Selengkapnya...

Nasib Pasar Tradisionil di Kota Bandung

PKD – Gempuran peritel modern yang bermodal besar di Kota Bandung kian hari kian tak bisa dibendung, keberadaanya menjamur diberbagai sudut kota, bahkan menurut hasil pemantauan TIM PKD, ekspansi usaha mereka sudah ada hampir di tiap kelurahan Kota Bandung.

Ketiadaan payung hukum yang membatasi kehadiran ritel modern ini, disinyalir menjadi penyebab begitu leluasanya mereka masuk kedaerah-daerah bahkan berdekatan langsung dengan pasar-pasar tradisionil.

Dengan kondisi seperti ini, bisa dipastikan para pedagang tradisionil yang umumnya warung kecil dirumah-rumah masyarakat yang jumlahnya sangat banyak tersebut bakal mati perlahan-lahan.

Dengan mengacu kepada selisih harga, pasti para konsumen akan beralih dan berbelanja diritel-ritel modern tersebut, yang pada gilirannya warung-warung dan pasar tradisionil bakal terseret habis.

Keberpihakan
Tentu saja kondisi ini tidak bisa dibiarkan, keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberadaan warung-warung kecil dan pedagang dipasar-pasar tradisionil mutlak diperlukan.

Bagaimanapun pemerintah harus segera membuat regulasi pasar dan warung tradisionil guna memberikan perlindungan kepada para pengusaha ekonomi kecil/menengah dan bisa membatasi ritel modern yang bermodal besar itu masuk ketengah-tengah masyarakat.

Keberpihakan pemerintah daerah kepada pasar dan warung tradisionil tersebut bukan berarti membatasi hak orang untuk berusaha tapi keberpihakan ini sebagai bentuk aturan guna melindungi para pengusaha kecil/menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan pengusaha yang bermodal besar.

Regulasi pasar dan warung tradisionil ini juga perlu diatur adanya semacam zoning yang jelas antara keberadaan pasar dan warung tradisionil dengan keberadaan ritel modern. ADMIN
Selengkapnya...

Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik

PKD - Peranan birokrasi sebagai actor public service dalam system pemerintahan modern sangatlah strategis, selain memberi pelayanan kepada masyarakat, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional.

Dengan demikian birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dalam keseluruhan skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).

Dikarenakan posisinya sangat strtegis tersebut, maka mustahil keberadaan birokrasi tanpa didukung oleh SDM aparatur yang baik pula, dimulai dari proses perekrutan, pelatihan peningkatan kompetensi dan profesionalisme sampai penerapan ditingkat operasional dilingkungan birokrasi itu sendiri, mutlak dilakukan. Disamping itu adanya iklim politik yang kondusif dimana peranan birokrasi modern harus bersifat independen tidak memihak kepada salah satu partai politik, meskipun dengan pemerintah dari partai politik yang berkuasa.

Menurut Prof.Dr. Mustopadidjaja, Ar, dalam makalahnya yang disampaikan Pada Seminar Pembangunan Nasional VIII – Departemen Kehakiman dan HAM 2003, yang bertema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan.

Peningkatan potensi SDM Aparatur (pegawai negeri) pada umumnya diarahkan kepada nilai-nilai profesionalisme sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan profesionalisme aparatur ini pun harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut:
(a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara,
(b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik,
(c) berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif dan inovatif,
(d) taat asas, dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional,
(e) memiliiki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas),
(f) memiliki jati diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta bangga terhadap profesinya sebagai pegawai negeri,
(g) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan
(h) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Selain itu perlu pula diperhatikan reward system yang kondusi (baik dalam bentuk gaji maupun perkembangan karier yang didasarkan atas sistem merit; serta finalty system yang bersifat preventif dan repressif. Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia aparatur negara juga perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (world class). ADMIN

Selengkapnya...

Jabar Dapat Penghargaan

JAKARTA, (PR).-Sebanyak 54 kepala daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Menteri Keuangan. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada acara Malam Ramah Tamah dengan Pemangku Kepentingan pada Hari Keuangan Ke-63 di Gedung Departemen Keuangan, Senin (2/11).

Seluruh daerah yang menerima penghargaan mendapatkan dana insentif Rp 18 miliar-Rp 38 miliar. Penghargaan diberikan atas dua kriteria utama, yakni kinerja keuangan dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan di masing-masing daerah.

Penilaian di antaranya berdasarkan pada upaya daerah meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, penyampaian Perda APBD tepat waktu, upaya memacu kenaikan PAD, dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Daerah yang mendapatkan penghargaan adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kab./Kota yang mendapat penghargaan diantaranya Kab. Bekasi, Kab. Sukabumi, Kab. Labuhan Batu, Kab. Agam, Kota Bandung, Kota Cilegon, Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Padang.

Wali Kota Bandung Dada Rosada yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima Kota Bandung. Ia mengungkapkan keberhasilan tersebut merupakan hasil kinerja seluruh elemen di Kota Bandung. Ia berharap penghargaan yang diterima tersebut terus memacu pemkot Bandung untuk meningkatkan kinerjanya.

Terkait dengan hasil laporan BPK beberapa waktu lalu mengenai laporan keuangan Kota Bandung, Dada mengatakan, temuan tersebut memang ada, namun tidak merugikan keuangan daerah. Temuan tersebut umumnya terkait pada perbedaan administrasi.

"Tidak ada korupsi. Jika pun ada itu menjadi tanggung jawab yang melakukan," ujarnya.
Dada pun menambahkan, dana insentif yang didapat tersebut akan digunakan untuk penataan infrastruktur di Kota Bandung. "Kita akan rencanakan lebih lanjut. Misalnya, bisa untuk perbaikan jalan," katanya. (A-188)***
© 2009 - Pikiran Rakyat Bandung Selengkapnya...

MEWUJUDKAN GOOD AND CLEAN GOVERNANCE, TERKENDALA SDM

PKD - Tidak semua pegawai yang berjumlah ribuan itu pintar dan mampu menguasai masalah,wajar jika ada kekurangan, dan itu harus diperbaiki. Demikian pernyataan Walikota Bandung dalam menanggapi laporan BPK, atas masih tingginya nilai keuangan (LKPD) yang bermasyalah. Menurut Dada, semua perencanaan pasti baik, hanya saja hasilnya yang tidak sesuai.

Masih lemahnya nilai-nilai profesionalisme yang dianut oleh aparatur di tubuh birokrasi Kota Bandung, merupakan tantangan yang harus segera di pecahkan. Persoalan ini bisa menjadi beban bagi Pemkot Bandung yang pada akhirnya bisa kontra produktif dengan seluruh implementasi program dalam pelayanan publik yang kini menjadi perhatian Walikota Dada Rosada.

Ditambah lagi masih banyaknya para pegawai di lingkungan Pemkot Bandung yang kurang menunjukan nilai kompetensi dan kurang menguasai masalah sehingga berdampak terhadap adanya ketidaksesuaian antara perencanaan yang dibuat dengan capaian program pelaksanaan pemerintah daerah.

Persoalan SDM aparatur birokrasi merupakan persoalan laten yang dihadapi oleh pemerintah daerah pada umumnya. Fenomena ini bisa jadi merupakan persoalan terbesar yang selalu menjadi kendala dalam mewujudkan Good and Clean Governance, seperti yang dicita-citakan selama ini. ALL
Selengkapnya...

KANG DADA SUKSES PIMPIN KOTA BANDUNG

PKD - Kesedian Dada Rosada (Walikota Bandung) untuk dicalonkan menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat merupakan angin segar buat Partai Golkar, ditengah keterpurukan perolehan suara Partai Golkar Jawa Barat maupun secara nasioanal dalam pemilu legislative lalu.

Sebagai tokoh Jawa Barat, Dada Rosada memiliki kemampuan dalam komunikasi politik yang baik dengan berbagai elemen masyarakat, kemampuan ini pada akhirnya bisa memberikan energy bagi partai golkar Jawa Barat dalam mengembalikan suara Partai Golkar dalam pemilu tahun 2013 yang akan datang.

Suksesnya Dada Rosada dalam memimpin Kota Bandung, terbukti dengan terpilihnya kembali dalam pemilihan Walikota Bandung yang kedua kalinya dengan suara mayoritas adalah indicator sekaligus modal dasar bagi Dada untuk mewujudkan bangkitnya kembali Partai Golkar Jawa Barat. ALL
Selengkapnya...

Quot and Quot

“Dari sisi pendidikan dan pengetahuan mereka (Anggota DPRD Kota Bandung terpilih-pen) tidak diragukan, tapi dari sisi kinerja dan moral, perlu dibuktikan dan saya masih meragukan” Ade Koesjanto*

PKD - Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 sebentar lagi akan dilantik. Secara teknis hanya tinggal menunggu waktu saja, karena secara resmi surat permintaan pelantikan kepada Gubernur Jawa Barat sudah disampaikan. Dilihat dari agenda pasca pelantikan, pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung merupakan salah satu daftar perioritas untuk segera di bahas dan diselesaikan.

Pembahasan APBD perubahan ini merupakan agenda yang sangat penting mengingat dalam APBD perubahan ini ada hak-hak public yang harus dibahas, menyangkut pembiayaan program-program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat, tentu saja anggota dewan harus secepatnya bergerak, meskipun kita tahu mereka sampai saat ini belum juga resmi dilantik.

Masih kuat dalam ingatan kita, bebarapa minggu yang lalu pansus tatib berangkat ke Surabaya dan bali dalam rangka studi banding, tentu saja berita ini membuat banyak kalangan merasa heran, apa yang melatar belakangi mereka pergi studi banding, padahal kita tahu bahwa persoalan Kota Surabaya dan Bali sama dengan Kota Bandung.

Terlepas dari plus minus anggota dewan terpilih tersebut, kita masih menggantungkan harapan mengingat mereka yang terpilih menjadi anggota DPRD kali ini merupakan produk baru dari sistim pemilihan dengan suara terbanyak murni, artinya pada tingkat keterwakilan mereka adalah orang yang terbaik yang dipilih oleh masyarakat dengan dengan suara terbanyak.

Menurut Politisi Senior Kota Bandung, Ade Koesjanto, sistim pemilu 2009 yang lalu pada tingkat tertentu merupakan pilihan terbaik masyarakat meskipun dari sisi keterwakilan belum tentu yang terbaik.

Lebih lanjut Ade mensinyalir, pola fikir dan orientasi mereka selama di dewan kedepan, bisa dilihat dari rekam jejak-nya selama berkampanye. Sudah jadi rahasia umum jika mereka selama berkampanye menggunakan uang yang tak sedikit, bahkan ada yang sampai mengeluarkan milyaran rupiah.

Dengan pengeluaran uang sebanyak itu dari mana mereka bisa mengganti, padahal kita tahu penghasilan mereka dari gaji dan tunjangan dipastikan tak akan bisa menutup pembiayaan mereka selama kampanye.ALL

*Ade Koesjanto adalah salah satu politisi senior Kota Bandung. Sosoknya tak bisa dilupakan publik Bandung, dia adalah mantan anggota DPRD Kota Bandung empat periode di empat kepemimpinan walikota, dari kepemimpinan Ateng wahyudi, Wahyu Hamijaya, Aa Tarmana dan Dada Rosada.
Selengkapnya...

DADA : “Saya Kan Tidak Mau Dipidana”

"Jika ada perubahan fungsi pada bangunan tua, maka sanksi pidana bagi yang memberi izin pembangunan. Saya kan tidak mau dipidana". Dada Rosada

Pernyataan tersebut diungkapkan Walikota Bandung, saat memberikan sambutan pada peresmian Gedung PMI Medical Centre (PMC), Jalan Aceh, Kamis (8/10). Dalam kesempatan itu Dada meminta agar pengelola PMI Kota Bandung untuk tak menambah bangunan baru atau mengubah fungsi bangunan tua, karena menurutnya gedung PMI ini termasuk gedung cagar budaya yang harus dilestarikan keasliannya.

Bagaimanapun pernyataan Walikota tentang keberadaan bangunan yang memiliki nilai sejarah merupakan kesadaran yang tak bisa ditawar-tawar. Sebagai walikota tentu saja pernyataan tersebut memilki arti penting sebagai sinyal penegakan UU RI No 5 tahun 1992 tentang keberadaan cagar budaya.

Dalam UU tersebut dinyatakan sangsi kepada yang merusak, termasuk mengubah atau memugar tanpa seijin Pemerintah dapat dipidana penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. Seratus juta rupiah.

Betapa pentingnya peninggalan bangunan bersejarah untuk terus dilestarikan sebagai salah satu identitas atau ciri khas kekayaan budaya.

Dalam salah satu artikel yang ditulis oleh Dr. Dibyo Hartono yang dirilis oleh Bandung Heritage mengatakan , bahwa Kota Bandung memiliki peninggalan bangunan sejarah dari hampir setiap periode perkembangan arsitektur modern dan periode sebelumnya.

Namun demikian keberadaan bangunan bersejarah tersebut secara perlahan-lahan telah banyak berkurang, factor ekonomi rupanya menjadi salah satu penyebab utamanya selain factor kekurangsadaran dan ketidaktahuan sipemilik bangunan, tapi tak sedikit rusaknya bangunan besejarah diakibatkan karena ‘kelalaian’ sang arsitek dalam memahami sejarah perkembangan arsitektur itu sendiri.

Dibyo mencontohkan lenyapnya Gedung Singer di Jalan Asia Afrika yang merupakan satu dari karya Brinkman yang unik dan langka, meskipun telah ditempuh berbagai upaya, baik oleh individu maupun oleh PPBB (yang saat itu baru berdiri), akhirnya dibongkar juga.

Masih di Jalan Asia Afrika, lenyapnya bangunan Pendopo Kantor Dep. Pekerjaan umum Wilayah Jawa Barat. Bangunan unik dan langka dengan gaya landhuis yang sangat tropis tersebut, kini hanya tinggal gambar yang bias dilihat di buku-buku.

Contoh lain yang penting adalah dihancurkannya empat buah gedung bioskop yang hampir semuanya bergaya art deco. Satu bioskop di Jalan Asia Afrika, dua di sebelah timur Alun-alun dan satu bioskop lagi di depan stasiun Bandung. Keempat bioskop tersebut, selain indah dan unik, sebetulnya juga mewakili sejarah perkembangan teknologi perfileman di Indonesia. Banyak peneliti dalam maupun luar negeri yang berkunjung ke Indonesia sangat kecewa karena kehilangan jejak perkembangan arsitektur perfileman ini.

Dalam artkel tersebut Dibyo juga mengungkapkan rasa kegembiraanya atas perkembangan Pemerintah Kota Bandung dalam menangani keberadaan bangunan bersejarah di Kota Bandung, hal tersebut ditunjukan dengan adanya syarat bagi masyarakat yang ingin merenovasi atau mengembangkan bangunan bersejarahnya, oleh Pemerintah Kota Bandung disyaratkan harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bandung Heritage.
ADMIN
Selengkapnya...

Quot and Quot

"Setiap berulang tahun, kita melakukan evaluasi. Apa yang akan, sedang, dan telah kita lakukan. Dan menurut saya, semua hal di Kota Bandung harus diperbaiki," Dada Rosada*

PKD - Diakui bahwa kondisi Kota Bandung hari ini diusianya yang ke- 199, masih banyak yang harus di perbaiki, dari tujuh program prioritas yang dicanangkan oleh Pemkot Bandung, kini mendapat prioritas adalah bidang pendidikan.

Prioritas dalam bidang pendidikan tersebut bukan berarti tidak memberikan perhatian kepada program lainnya. Disadari bahwa kini pemerintah baik pusat maupun daerah sedang gencar-gencarnya memberikan perhatian lebih dalam bidang pendidikan, dengan disetujuinya anggaran 20% bagi pendidikan membuktikan keseriusan pemerintah dalam mengelola sumber daya manusia tersebut.

Tentu saja keberpihakan pemerintah terhadap bidang pendidikan sudah menjadi kesepakatan semua kalangan termasuk legislative. Tinggal sekarang kita harus memantau sejauhmana realisasi anggaran 20% bidang pendidikan bisa terlaksana juga bisa tepat sasaran.

Menyadari pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang kuat bukan saja terkait dengan besar anggaran yang digelontorkan tapi juga terkait dengan tepatnya program yang dilaksanakan.

Anggaran yang besar akan percuma jika pengalokasiannya tidak tepat guna dan sasaran. Jadi penganggaran 20% dalam bidang pendidikan bukan hanya sekedar menjalankan amanat undang – undang tapi harus ditunjang dengan konsep dan program-program yang bagus sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan.

Sadar bahwa pendidikan akan membawa arah masa depan SDM bangsa kearah yang lebih baik, sejatinya menjadi perhatian kita semua, apalagi dikaitnkan dengan visi Kota Bandung menjadi kota jasa, terasa tepat skala prioritas yang kini sedang diupayakan oleh Pemerintah Kota Bandung. ALL
Selengkapnya...

BANDUNG, LAIN DULU LAIN SEKARANG

PKD - Banyak orang selalu mengingat Kota Bandung karena kesejukan udaranya dan keramah-tamahan masyarakatnya.Karena itu pula Kota Bandung relative sangat disukai oleh para pendatang, apalagi budaya masyarakatnya sangat inklusif dan wellcome terhadap para pendatang dari manapun.

Dulu orang belanda menyebut Kota Bandung dengan sebutan Parijs van Java “Paris dari Jawa katanya. Sebutan ini bukan tanpa makna bila dikaitkan dengan suasana bandung ketika itu, selain kesejukan dan keramahan masyarakatnya juga bandung menyimpan sejuta pesona karena dihiasi oleh pepohonan yang ridang, ruang terbuka hijau dengan taman bunganya, sungai-sungai yang mengalir bersih juga gedung-gedung indah yang berarsitektur bergaya eropa.

Bandung lain dulu lain sekarang, kini udara dan masyarakatnya tak sebaik dahulu, jangan ditanya kondisi pepohonan, taman-tamannya di ruang terbuka hijau, sungai-sungai dan gedung-gedung indahnya, tak jauh berbeda. Meskipun demikian tetap saja Kota Bandung masih menjadi tempat pavorit bagi para pelancong dan pendatang. Kalau dulu orang datang untuk menikmati kesejukan udaranya kini banyak orang yang datang ke Kota Bandung untuk berbelanja, kegiatan kuliner dan berwisata.

Problem utama
Perubahan udara di Kota Bandung memang terkait erat dari kegiatan dan perilaku masyarakatnya satu sisi juga terkait dengan perubahan iklim global pada sisi lain. Menurunnya kualitas lingkungan disinyalir menjadi salah satu penyebab naiknya suhu udara di Kota Bandung

Tidak seimbangnya antara kawasan hunian dan kawasan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota membuat produksi oksigen menipis. Sementara keberadaan pepohonan dari tahun ke tahun semakin berkurang tidak diimbangi dengan penanaman kembali.

Dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat tiap tahunnya, dan semakin terbatasnya lahan hunian yang tersedia membuat problem lingkungan yang dihadapi Kota Bandung semakin berat.

Kini jumlah penduduk Kota Bandung sudah mencapai dua juta jiwa sementara luas wilayahnya adalah 16.767 hektare, itu berarti pemerintah harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang terkait dengan lahan hunian, pusat ekonomi, sosial dan sarana pendidikan yang tak kurang bakal menyita lahan yang sanga luas.

Dalam menjawab harapan public agar Kota Bandung mampu membenahi persoalan lingkungan, hendaknya pemerintah Kota Bandung segera menerapkan pembangunan berkelanjutan secara ketat. Itu artinya penerapan peraturan pemerintah daerah yang terkait dengan lingkungan harus ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu.

Karena bagaimanapun melemahnya kualitas lingkungan selalu terkait dengan lemahnya penegakan aturan. Kini perangkat peraturan/uu lingkungan tersedia dan teknologi lingkungan sudah dimiliki, saatnya pemerintah menegakkan aturan dan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Namun demikian masyarakat Kota Bandung harus menyadari bahwa penegakkan aturan itu harganya mahal karena disamping meminta kesediaan/kerelaan masyarakat untuk berdisiplin dalam menaati aturan juga pasti bagi sipelanggar aturan harus rela ditindak dan dikenakan sangsi.

Itulah kosekwensi yang tak bisa dihindari jika kita mau mengembalikan Kota Bandung seperti dahulu, meskipun terkesan utopis. mengingat factor perubahan lingkungan global juga banyak berperan terhadap perubahan suhu dan iklim dunia dimanapun.

Selamat hari jadi Kota Bandung ke 199, kita berharap Kota Bandung kedepan semakin baik dari sisi kualitas lingkungan.
ADMIN
Selengkapnya...

DPRD Belum Bahas KUA dan PPA

Selasa, 06 Oktober 2009 , 10:57:00
BANDUNG, (PRLM).- Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi berharap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Pedoman Anggaran (PPA) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Bandung tahun 2009 dapat diselesaikan dengan segera.

Ia meminta, APBD perubahan telah diselesaikan paling lambat Oktober. Pasalnya, hal itu berpengaruh pada tingkat penyerapan APBD perubahan tersebut. Apalagi, dengan sisa waktu yang hanya dua bulan sebelum pergantian anggaran.

Edi mengungkapkan, pemkot telah menyerahkan KUA dan PPA tersebut beberapa waktu lalu. Hanya, hingga kini pembahasan keduanya belum dilaksanakan. Karena, masih terkendala belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Bandung periode 2009-2014.

Ia pun menambahkan, kedua hal tersebut juga belum pernah dibahas oleh anggota DPRD periode sebelumnya. "Kita berharap dan sudah menyarankan KUA dan PPA sebaiknya dibahas dalam satu paket. Hal itu, agar pembahasan bisa dilakukan dengan segera," ujarnya, Selasa (6/10).

Edi mengaku khawatir, hingga minggu pertama Oktober, APBD perubahan belum juga dibahas. Namun, ia mempercayai anggota DPRD akan melaksanakan tugasnya dengan baik. "Waswas, karena lambat. Tapi, kita berharap pembahasan tidak lama-lama. Tidak pake lama," ujarnya menegaskan. (A-188/A-147)***
PIKIRAN RAKYAT ONLINE Selengkapnya...

Belajar Tatib Sebaiknya ke KBB

PKD - Berita keberangkatan Pansus Tatib DPRD Kota Bandung ke Bali dan Surabaya dalam rangka studi banding Tatib bagaimanapun menyisakan tanya. Ada apa gerangan mereka melakukan studi banding menempuh jarak yang jauh dan mengeluarkan ongkos yang besar, jika persoalan yang dihadapi Kota Bali maupun Surabaya adalah sama, yaitu terkait dengan belum adanya aturan susduk yang bisa memayungi mereka untuk dilantik?.

Seharusnya mereka malu dengan kabupaten tetangganya seperti KBB dan Cimahi yang sudah duluan mendefinitifkan pimpinan dewan dan alat kelengkapan lainnya tanpa harus melakukan studi banding keluar.

Dari sisi jam terbang mungkin kita tahu bahwa KBB merupakan Kabupaten yang baru saja dimekarkan, itu berarti pengalaman mereka dalam berkegiatan di DPRD tidak selama dan seberpengalaman DPRD Kota Bandung. Tapi pada kenyataanya KBB sudah duluan melantik dan menetapkan pimpinannya DPRD mereka.

Kita menyarankan agar Pansus Tatib DPRD Kota Bandung belajar tatib-nya ke KBB saja, agar tak memerlukan ongkos yang besar toh persoalannya sama.

Menurut mantan anggota DPRD Kota Bandung Periode 2004 – 2009, Ade Koesjanto ”Anggota DPRD Kota Bandung bakal tercatat dalam sejarah sebagai Anggota DPRD pertama yang melakukan studi banding”, dalam SMS selorohnya kepada Tim PKD.

Tentu saja kritik terhadap studi banding kepada Pansus Tatib DPRD Kota Bandung bukan karena studi banding itu sendiri, karena bagaimanapun studi banding merupakan salah satu instrument penting bagi DPRD, tapi seyogyanya mereka harus memiliki skala prioritas yang jelas dalam melakukan studi banding.

Jangan sampai terkesan oleh publik bahwa semua hal, bisa dilakukan dengan studi banding, dengan alasan kepentingan yang mengada-ada, sementara prioritas untuk kepentingan masyarakat tergagnggu, contohnya masyalah pembahasan APBD perubahan Kota Bandung sampai hari ini belum juga dibahas, ini jelas-jelas sangat mengganggu.
ADMIN Selengkapnya...

BELASUNGKAWA

SEGENAP KRU PKD, POJOK KANG DADA
MENGUCAPKAN BELASUNGKAWA YANG SEDALAM-DALAMNYA ATAS MUSIBAH GEMPA BUMI DI SUMATERA BARAT DAN SEKITARNYA
SEMOGA PARA KELUARGA KORBAN DIBERIKAN KETABAHAN

HIMBAUAN
KAMI ATAS NAMA KRU PKD MENGHIMBAU KEPADA MASARAKAT KOTA BANDUNG AGAR MENYISIHKAN SEBAGAIAN REZEKINYA UNTUK MEMBATU MERINGANKAN SAUDARA-SAUDARA KITA YANG TERKENA MUSIBAH MELALUI LEMBAGA-LEMBAGA BANTUAN RESMI YANG BERKENAN MENYALURKAN BANTUAN KE TEMPAT MUSIBAH
TERIMAKASIH
ADMIN
pojok-kangdada.blogspot.com


Selengkapnya...

PROBLEMA KEPENDUDUKAN PASCA LEBARAN

PKD - Pasca lebaran tiba, pemerintah Kota Bandung disibukan dengan arus balik dari daerah. Kesibukan ini bukan hanya menyangkut penertiban arus lalulintas tapi juga terkait dengan arus urbanisasi yaitu masuknya para pendatang baru ke Kota Bandung.

Diperkirakan arus urbanisasi ke Kota Bandung pasca lebaran bisa mencapai 100% dari jumlah pemudik. Hitungan ini berdasar atas rasio bahwa satu orang pemudik dari Kota Bandung bisa membawa satu sampai dua orang dari daerah asalnya.

Jika itu terjadi maka beban pemerintah Kota Bandung bisa semakin berat karena hal tersebut berdampak kepada penyediaan layanan infrastruktur baik sosial maupun ekonomi.

Lintas Sektoral
Persoalan kependudukan bukan saja hanya masalah administrasi tetapi juga menyangkut beban persoalan penyediaan layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu Pemkot Bandung disamping melakukan operasi yustisi terhadap para pendatang baru tapi juga diharapkan mampu melaukan terobosan lintas sektoral dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah satelit, untuk melakukan upaya komprehensip penyelesaian arus urbanisasi secara lebih manusiawi dan bijak.

Membenahi persoalan urbanisasi penduduk pada dasarnya harus ditangani secara lintas sektoral. Pemerintah pusat harus berupaya sekuat tenaga memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut dengan pemerintah daerah.

Secara sosial urbanisasi penduduk dari desa kekota tidak bisa dihindari, jika persoalan yang menjadi penyebab utamanya tidak diselesaikan secara tuntas.
Dalam hal ini masyarakat tidak bisa dipersalahkan, kewajiban pemerintahlah yang harus segera menyelesaikan persoalan utamanya yaitu penyediaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya didaerah.

Akar Persoalan
Berkaca dari cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun terhadap para pendatang baru dari daerah ada kecenderungan tidak manusiawi. Cara cara penyelesaian dengan mengusir orang yang tak memiliki KTP setempat dianggap melanggar hak asasi manusia.

Kedepan seharusnya pemerintah memikirkan cara cara penyelesaian yang komprehensif yang berawal dari penyelesaian akar persoalan kenapa orang mau melakukan urbanisasi.

Tentu saja penyelesaian ini memerlukan waktu sehingga dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung, tetapi diyakini bahwa cara penyelesaian urbanisasi tidak cukup dengan melarang seolah membatasi orang mencari pekerjaan, sementara pemerintah tidak mau memihak kebijakannya didaerah dengan penyediaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
Admin Selengkapnya...

MASYARAKATLAH YANG HARUS DIUNTUNGKAN Pemkot Bandung Resmi Mengoperasikan Trans Metro Bandung

Kebijakan apapun selalu mengundang pro dan kontra, meskipun demikian kebijakan yang baik sejatinya harus lebih banyak menguntungkan kepentingan masyarakat, tapi tak bisa dihindari ada sebagian orang yang merasa dirugikan. Tugas pemerintah-lah untuk memberikan solusi yang tepat kepada sebagian masyarakat, yang merasa dirugikan tersebut.

Demikian juga dalam kebijakan pengoperasian Bus Trans Metro Bandung, jurusan Cibeureum – Cibiru, Kamis (24/9). Pengoperasian bus ini adalah salah satu solusi Pemerintah Kota Bandung dalam kebijakan pengelolaan trasportasi yang terpadu dan efesien di Kota Bandung, khusunya disepanjang Jalan Soekarno-Hatta.

Tentu saja pengoperasian bus ini banyak disambut gembira oleh masyarakat pengguna transportasi, mereka berharap keberadaan Bus Trans Metro Bandung ini bisa membantu dan memberikan pelayanan prima kepada mereka, disamping itu juga bisa menghemat pengeluaran keuangan mereka.

Penolakan
Dari awal pengoperasian Bus Trans Metro Bandung ini bukan tanpa kendala, sejumlah pengusaha angkot yang beroperasi di sepanjang Jalan Soekarno Hatta merasa keberatan dengan pengoperasian bus tersebut. Mereka yang umumnya para sopir angkot menolak dengan alasan bahwa pengoperasian ini bakal mengurangi pendapatan mereka.

Keberatan para sopir angkot atas pengoperasian Bus Trans Metro Bandung ini patut kita dengarkan dan seyogyanya Pemkot Bandung bisa memberikan solusi terhadap persoalan ini.

Optimis dan Konsisten
Dengan kebijakan pengoperasian Bus Trans Metro Bandung diharapkan Pemkot Bandung tetap optimis dan konsisten dalam pengoperasiannya, jangan sampai terulang kejadian pembatalan pengoperasian bus ini seperti yang sudah-sudah, karena sangat merugikan masyarakat juga mengurangi wibawa pemerintah Kota Bandung dalam penegakan kebijakan

Sepanjang misinya benar yakni untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak dalam bidang transportasi, hendaknya Pemkot Bandung tidak kalah dengan tekanan-tekanan. Pemkot Bandung harus berani dan tegas dalam penegakan kebijakan termasuk dalam cara-cara penyelesaian dengan para pengusaha angkot, karena kebijakan pengoperasian ini semata-mata demi kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Admin Selengkapnya...

Taman Lalu Lintas Masih Jadi Primadona

Tya Eka Yulianti – detikBandung
Bandung - Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani di Jalan Belitung, Bandung, masih jadi primadona untuk liburan keluarga.

Seperti pada H+1 Lebaran, hingga tengah hari saja sudah 4.000 tiket terjual.

Tercatat hingga pukul 13.00 WIB, Senin (21/9/2009) sudah terjual 4.000 tiket masuk. Jumlah ini jauh melebihi penjualan tiket pada Lebaran sehari sebelumnya yakni 1.450 tiket.

"Tetapi kalau dijumlahkan hari pertama dan hari kedua Lebaran pukul 13.00 WIB, dibandingkan dengan tahun lalu turun hingga 12 persen," ujar Kepala Taman Lalu Lintas Asep Zulkifli.

Pada hari pertama tahun lalu, angka kunjungan mencapai 1.700, sementara pada hari kedua mencapai 6.000 pengunjung.

Asep mengaku tidak tahu mengapa jumlah pengunjung berkurang. Namun ia optimis angka 6.000 tiket akan tercapai. "Walau pun jam satu baru tercatat 4.000 pengunjung, semoga nanti semakin sore jumlahnya bisa mencapai 6.000 bahkan lebih.

Harga tiket masuk yakni sebesar Rp 5.500. Ini sudah termasuk Rp 500 untuk sumbangan ke PMI.

Selama libur Lebaran, jam buka Taman Lalu Lintas ditambah satu jam menjadi mulai jam 08.00-16.00 WIB, dari biasanya tutup pukul 15.00 WIB. Disediakan 4 loket penjualan tiket di dua pintu masuk. Kebanyakan dari pengunjung tidak hanya orang Bandung, tetapi juga dari kota-kota di sekitarnya seperti Majalengka.

Sejak hari Lebaran hingga H+7, selain permainan juga ada live musik. Sementara untuk arena atau fasilitas permainan tidak ada penambahan.

"Sampai saat ini kita punya 11 wahana permainan, tidak ada yang ditambah. Mungkin sarananya saja ditambah, misal balon loncat tadinya cuma satu kini menjadi tiga," lanjut Asep.

Yang menjadi favorite di tempat ini dalah wahana kereta api mini. Terbukti dari total tiket yang terjual hingga tengah hari, 2.000 di antaranya adalah untuk kereta api.

"Memang sejak lama wahana kereta api menjadi favorit pengunjung," lanjutnya.

Untuk bisa menaiki kereta api mini, cukup membayar Rp 3.000 per orang. Rata-rata memang tarifnya sama, kecuali kolam renang sebesar Rp. 4.000 untuk anak-anak dan Rp 1.000 untuk orang dewasa.

Karena pada hari lebaran jumlah pengunjung lebih banyak dan peminat yang naik kereta api mini juga banyak, maka selama lebaran dioperasikan 2 buah kereta api. "Kalau hari biasa, kita hanya pakai satu. Selama lebaran ini kita tambah," ujarnya.(lom/lom)

Selengkapnya...

RAMADHAN BERBUAH KEBAIKAN

PKD = RAMADHAN 1430 H memang telah usai. Perayaan lebaran pun sudah berlalu, meskipun suasananya masih terasa sampai berhari-hari. Terbukti dengan masih banyaknya ucapan selamat lebaran kerap kita dapatkan melalui pesan singkat SMS dari saudara, teman, dan sahabat.

Bila kita perhatikan, antusias masyarakat dalam merayakan lebaran begitu sangat kontras dengan suasana khusu di-hari-hari sebulan sebelumnya dalam beribadat. Suasana penuh suka cita, di hari raya lebaran telah berubah menjadi suasana penuh konsumtif dan eforia. Kegembiraan yang dilampiaskan secara berlebihan seolah telah menjadi tradisi yang tidak bisa tidak, menjadi bagian pelengkap dalam prosesi perayaan lebaran. Pelampiasan dalam segala hal setelah sebulan penuh di rem, menjadi pemandangan sehari-hari, terutama dalam hal etika pergaulan sosial.

Pelaksanakan ibadat selama bulan ramadhan yang penuh kedisiplinan seolah tak berbekas sama sekali. Lihat saja dalam tayangan televisi, kini banyak mempertontonkan gaya hidup hedonisme yang memuja dunia materi dan syahwat, kerap muncul dengan berbagai variannya. Para artis sudah tak canggung lagi untuk mengumbar sensualitas dan keglamoran, padahal sebulan sebelumnya mereka tampil mengisi ruang media dengan atribut kesalehan.

Hawa nafsu sepertinya sudah mendapatkan tempat kembali dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di kantor bahkan, di sekolah perilaku menyimpang nampak jelas kita temukan ; orang tak mau lagi berbagi dengan saudaranya yang tak mampu, melupakan kesabaran disaat terkena musibah, bahkan kesenangan mendengar dan menonton gunjing atau gosip sudah menjadi keseharian kita.

Perayaan lebaran dalam suasana penuh suka cita memang tak bisa disalahkan tetapi seyogyanya kita tidak melupakan makna dan nilai dari ibadat shaum itu sendiri. Dalam salah satu hadis, Rosulullah bersabda ; “ada dua kegembiraan bagi orang yang shaum, pertama saat dia berbuka dan yang kedua saat Iedul Fitri tiba”. Tentu saja kegembiraan saat Iedul Fitri, bukan diartikan kegembiraan karena sebelas bulan kedepan, tidak ada kewajiban berpuasa dan bebas mengumbar hawa nafsu. Dalam makna yang lebih dalam, kegembiraan tersebut merupakan manifestasi kegembiraan orang yang berpusa atas janji Allah SWT, berupa kesucian layaknya bayi yang baru lahir, ampunan serta pahala surga.


ANTISIPASI DAN PENINGKATAN
Pemaknaan lebaran setelah kita ditempa kedisiplinan dengan membiasakan diri ibadat shaum, mengekang hawa nafsu dan seluruh ibadat lainnya, harus membuahkan antisipasi diri dan peningkatan ibadat serta budi pekerti berupa ; menjaga kesucian diri dan peningkatkan kualitas hidup, karena dibulan selanjutnya tak sedikit kita akan menjalani kehidupan yang penuh tantangan.

Menjaga kesucian diri berarti meninggalkan seluruh perbuatan tercela, baik tingkah laku ucapan atau pikiran. Dalam arti yang luas seluruh kehidupan kaum mukminin dalam sebelas bulan berikutnya adalah cerminan bulan Ramadhan, dimana mereka sekuat tenaga berupaya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Sungguh, sebelas bulan kedepan kita tidak lagi terjebak dengan istilah ‘ini bulan ramadhan-ini bukan bulan ramadhan‘, seolah bulan selain bulan ramadan, kita bisa berbuat seenaknya mengumbar hawa nafsu.

Buah dari ibadat Ramadhan harus membekas pada pribadi-pribadi mukminin berupa peningkatan kualitas ibadat dan amal salih. Rutinitas shaum, tarawih/qiyamullail sebulan penuh harus tercermin dalam sifat kesabaran dan ketaatan kepada Allah SWT dalam keseharian. Tadarus dan Ittikaf yang didawamkan harus menjadi kebiasaan kita untuk terus bergiat membaca, mencari ilmu dan merenungi seluruh penciptaan Allah SWT, karena seluruh dunia dan isinya merupakan ayat-ayat Allah yang patut kita perhatikan.

Begitupun sifat kedermawanan (filantropik) yang tercermin dalan infak, sidaqoh dan zakat, harus terus ditingkatkan, apalah artinya kita berbuat baik di bulan Ramadhan, jika di sebelas bulan berikutnya kita kikir dan tak mau berbagi. Sebelas bulan kedepan merupakan ladang terbuka bagi para dermawan atau agniya untuk terus berbagi dengan kaum fakir miskin, anak yatim dan dhuafa.

Dengan amal infak, sidaqoh dan zakat berarti kita sudah memberi kesempatan bagi kaum yang kurang mampu untuk memberdayakan dirinya, sehingga kebiasaan tersebut pada akhirnya mampu mengurangi jumlah kemiskinan, yang saat sekarang menjadi problema sosial-ekonomi bangsa-bangsa didunia tak terkecuali di Indonesia.

Dimensi lain dari sikap berbagi tersebut pada dasarnya, ikut berpartisipasi dalam peningkatkan kualitas sumberdaya manusia, karena tak sedikit manfaat dari ibadah ini dalam presfektif sosial maupun sprituil, seperti tersirat dalam salah satu hadis nabi “kemiskinan lebih dekat kepada kekufuran”.

Dalam kontek ini nabi ingin menegaskan bahwa tak sedikit orang menjadi kufur karena dirinya fakir. Oleh karena itu sifat kedermawanan berarti selain memberikan peluang bagi para agniya untuk meningkatkan kualitas hidup sosial, menggapai ridlo Allah SWT juga berperan dalam mencegah orang menjadi kufur, setelah dirinya (orang miskin) terberdayakan oleh kebaikan kaum dermawan.

Dalam hal peningkatan kualitas hidup dan budi pekerti, ba’da ibadah bulan ramadhan salah satu yang tak bisa di lepaskan dalam seluruh ritusnya adalah bersilaturahim dan bermaaf-maafan. Silaturahim dalam model mudik seperti di indonesia merupakan hal sangat lazim, disaat menjelang habisnya bulan Ramadhan. Tapi apapun namanya bersilaturahim dan bermaaf-maafan harus menjadi kebiasaan kita dalam berbagai situasi dan kondisi.

Bersilaturahim berarti menyambung tali kasih sayang dengan orang yang kita cintai dan sayangi tak terkecuali dengan orang yang memusuhi kita. Dalam salah satu hadis riwayat Al-baihaqy, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah; ”Apakah budi pekerti yang baik itu, ya Rasulullah?. Rasulullah menjawab : Anda hubungi orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Anda maafkan orang yang menganiyayamu dan Anda beri orang yang tidak mau memberimu.”


Wallau Alam
Oleh : Aep Alamsyah Selengkapnya...