2012, Jalan Tol Dalam Kota Bandung Mulai Dibangun

PT Jasa Sarana menargetkan pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BUTR) mulai dibangun pada 2012.

"Kami akan melakukan pembangunan tiga jalan tol dalam kota, yang terdiri dari jalan tol dalam kota akses Gedebage, Pasteur, dan Pasteur-Cibiru. Yang akan terlebih dahulu mulai pembangunannya adalah jalan tol dalam kota akses Gedebage," kata Presiden Direktur PT Jasa Sarana Soko Sandi Buwono kepada wartawan di kantornya Jalan Tubagus Ismail, Selasa (1/2/2011).

Dia menjelaskan, Jalan Tol Dalam Kota akses Gedebage akan dibangun pada lahan seluas 25 hektare dengan panjang 6 km. Dana pembebasan lahan yang dibutuhkan mencapai Rp270,33 miliar.

"Pada Mei 2011, kami akan melakukan pembebasan lahan. Ditargetkan Juni-Desember akan mulai dilakukan realisasi pembayaran kepada pemilik lahan," ujarnya.

Sedangkan biaya untuk konstruksi pembangunan jalan tersebut mencapai US$ 52,5 juta, "Dana yang digunakan untuk pembiayaan konstruksi tersebut berasal dari pinjaman Jepang. Totalnya US$150 juta untuk semua jalan tol dalam kota, tetapi hanya 35% yang digunakan untuk akses Gedebage," kata Vice President Business Development PT Jasa Sarana Intri Siswandi.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabar itu menargetkan, ruas Tol Dalam Kota Pasteur rencananya juga akan dibangun mulai tahun ini, sedangkan ruas Pasteur-Cibiru mulai dibangun pada 2013. [jul]
Sumber : Inilah.com
Selengkapnya...

Pemkot Bandung Tidak Mengalokasikan Dana

Pemerintah Kota Bandung tidak akan mengalokasikan dana untuk pembangunan Bandung Inter Urban Toll Road (BIUTR), alasannya proyek itu ditangani pemerintah pusat. Untuk pembebasan lahan proyek ini ditangani Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jabar.

"Jepang akan memberikan pinjaman lunak sebesar 150 juta dollar untuk pembangunan BIUTR, tapi nantinya menjadi utang pemerintah pusat," ujar Sekda Kota Bandung Edi Siswadi di ruang kerjanya, Senin (31/1).

Edi mengatakan Bandung Inter Urban Toll Road sepanjang 28 kilometer, dimulai akan menyambungkan tol Pasteur mulai dari pemakaman Pandu sampai Jalan Surapati. "Di sekitar Gasibu akan dibuat jalan bawah tanah (underpass) agar tidak mengganggu arus lalulintas maupun pemandangan," ujar Edi.

Menurut Edi, proyek BIUTR akan terbelah di wilayah Ujungberung masuk ke Jalan Rumah Sakit menuju tol Padaleunyi di kilometer 149. "Jika jalan tol terwujud sangat menguntungkan Kota Bandung. Selain akan menambah investasi, juga akan memperluas lapangan kerja. Dan yang paling utama akan mengakhiri masalaah kemacetan," ujar Edi sambil mengatakan tugas Pemkot Bandung mensosialisasikan proyek BIUTR kepada masyarakat.

"Agar warga yang terkena proyek jalan tol mendukung penuh," katanya.
Sedangkan untuk proyek tol Seroja, kata Edi, Pemkot Bandung mendapat jatah membebaskan lahan seluas 5 hektare. "Demi lancarnya pembangunan jalan tol semua warga agar mendukung karena untuk kepentingan umum dan masa depan Kota Bandung," kata Edi yang mengaku belum memiliki data rumah yang akan tergusur oleh proyek pembangunan BIUTR.(tsm)
Sumber : Tribun Jabar
Selengkapnya...

Reklame di Bandung Makin Semrawut

Permasalahan reklame di Kota Bandung harus benar-benar disikapi oleh Pemkot Bandung sehingga tidak lagi ada reklame-reklame liar berdiri. Di samping harus menyelesaikan masalah perizinan dan etika bisnis, pemkot juga harus memperhatikan masalah estetika dan keselamatan.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung, Aat Safaat menilai, kondisi reklame di Kota Bandung saat ini sudah cukup semrawut. Aat pun menilai keberadaan reklame itu tidak memperhatikan masalah keselamatan. Banyak reklame yang berdiri saling berdempetan, saling menutupi, dan kekuatan bidang reklame yang dinilai kurang memenuhi persyaratan.

"Pemerintah harus menyikapi peletakan reklame yang saat ini seolah tidak memperhatikan estetika dan keselamatan. Yang ada saat ini cukup menumpuk dan pabaliut," kata Aat kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Bandung, Jln. Aceh, Jumat (28/1).

Aat mengambil contoh keberadaan reklame di Jln. Pelajar Pejuang '45 yang posisinya saling berdekatan. Reklame jenis billboard sebelumnya sudah berdiri di median jalan, dan kemudian beberapa waktu lalu berdiri reklame baru yang tidak jauh dari billboard.

"Meskipun yang baru itu dibangun di persil, tapi tetap saja harus memperhatikan etika bisnis dan estetika. Pertanyaannya, kenapa itu bisa diizinkan dan contoh seperti itu sangat banyak," paparnya.

Pemerintah juga harus menekan pengusaha agar tidak lagi memaksakan mendirikan reklame sebelum dokumen-dokumen perizinannya lengkap. Ketidakpastian mengenai waktu penyelesaian perizinan menjadi penyebab maraknya reklame-reklame liar. ”Atau ada juga di-back-up oknum aparat," ungkap Aat. (B.114)**

Sumber : Galamedia

Selengkapnya...

Komitmen Walikota Atas Realisasi Program ‘Bawaku’

PKD - Walikota bandung H. Dada Rosada, meminta kepada warga pemohon Bawaku Makmur yang belum mendapatkan bantuan di tahun 2010, untuk tidak khawatir, karena proposal yang tersisa secara bertahap akan terus diupayakan realisasinya.

Demikian pernyataan Walikota Bandung menyikapi masih banyaknya proposal yang tersisa dari program tahun 2009 yang belum mendapatkan bantuan, saat acara ”launching” Bantuan Wali Kota Khusus (Bawaku) Makmur dan Bawaku Sehat di Pendopo Kota Bandung, Jln. Dalem Kaum , Jumat (18/6).

Proposal yang tersisa akan diselesaikan sambung Walikota, tetapi tetap tidak terlepas dari proses verifikasi yang dilakukan oleh tim. Penyelesaian proposal tersisa dilakukan secara bertahap dan setelah itu baru akan diterima kembali proposal-proposal yang baru.

Sesuai komitmen H. Dada Rosada selama dirinya menjabat Walikota Bandung, program bantuan Bawaku Makmur akan terus dilakukan hingga tahun 2013.

Seperti diberitakan, Pemkot Bandung belum bisa merealisasikan bantuan (Bawaku Makmur) atas pengajuan warga sebanyak 104.300 proposal, dikarenakan anggaran bantuan tahun 2010 terbatas.

Namun demikian, Pemkot Bandung akan terus berupaya merealisasikan bantuan kepada pemohon yang tersisa. ADMIN
Selengkapnya...

PHK, Ciptakan Potensi Warga Miskin

PKD - Indikasi masih banyak warga miskin, diungkap Walikota Bandung H Dada Rosada saat peluncuran Bawaku Makmur dan Bawaku Sehat di Pendopo Kota Bandung, Jumat (18/6),, hal tersebut bisa dilihat dari besarnya animo warga dalam mengajukan permohonan bantuan melalui program bawaku makmur 2010.

Menurutnya, potensi warga miskin tersebut tercipta karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK), meskipun demikian, angka kemiskinan di Kota Bandung sangat fluktuatif.


Agar program Bawaku Makmur tepat sasaran maka warga diharapkan memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan pengajuan dalam proposal, sehingga bisa menciptakan usaha yang mengarah pada produktivitas warga.

"Kita harapkan bantuan ini bisa memberikan pengaruh ungkit terhadap kehidupan ekonomi di lingkungan sekitar," tutur Walikota, seperti dikutif Galamedia.

Diberitakan, bahwa tahun anggran 2010 pemkot bandung sudah mengucurkan bantuan kepada 14.245 pemohon, yang terdiri atas pemohon perorangan sebanyak 14.168 proposal, pemohon kelompok 57 dan koperasi sebanyak 20 proposal dengan total dana bantuan sebesar Rp 7,5 miliar. ADMIN
Selengkapnya...

Walikota : Saya Tak Segan-Segan Berhentikan Pejabat, Bila terbukti Menyalahgunakan Bantuan

PKD - Gencarnya program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung yang digulirkan lewat Program Bawaku Pangan atau bantuan walikota khusus pangan,telah banyak membantu warga dalam mendapatkan hak-haknya dibidang ketahanan pangan.

Program bawaku pangan ini digulirkan pemerintah kota untuk menjamin kebutuhan warga yang kurang mampu, sehingga pada gilirannya mereka terbantu dalam mengakses harga beras yang murah dan sebagai jaminan ketersediaan pangan yang berkualitas bagi warga miskin.

Demikian butir-butir pernyataan Walikota Bandung H. Dada Rosada dalam acara peluncuran Program Bawaku Pangan 2010, di aula pendopo Kota Bandung, kamis, (20/5). Acara tersebut dihadiri forum musyawarah pimpinan daerah, Ketua DPRD Erwan Setiawan, Wakil Walikota Ayi Vivananda, Sekdakot Edi Syswadi, Kepala SKPD , aparat kelurahan serta para relawan social tingkat kelurahan.

Dalam acara tersebut walikota meminta perhatian kepada para pejabat yang terlibat dalam penyaluran bantuan aga tidak menyalahgunakan, seperti mengurangi takaran atau memotong dana bantuan.

“Tak boleh ada penyalahgunaan dalam program bawaku pangan”, tegas walikota

Menurutnya, dia tidak akan segan-segan memberhentikan para pejabat/lurah yang mengelola bawaku pangan, bila terbukti menyalahgunakan, untuk itu lanjut walikota, diharapkan warga proaktif mengawasi penyaluran bantuan bawaku pangan tersebut. ADMIN

Selengkapnya...

Pemikiran Yang Visioner

PKD - Menjadi pemimpin yang baik tak cukup hanya dengan milihat dari banyaknya kegiatan rutinitas, peminpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memikirkan kebutuhan warga hingga mencapai pemikiran yang visioner.

Adalah H. Dada Rosada Walikota Bandung yang memilki gagasan tentang kebutuhan alat transportasi masal (rappid mass trasportastion) sebagai solusi bidang transportasi di Indonesia terkait memecahkan persoalan kemacetan.

Sadar sebagai Walikota Bandung yang nota bene merupakan salah satu kota tujuan penting baik ekonomi, sosial, pendidikan, maupun wisata, Walikota Bandung mengemukakan rencana pembangunan monorail yang bisa menghubungkan Kota-kota di Jabar, Banten dan Jakarta.

Kota Bandung
Sudah banyak keluhan tentang kemacetan di Kota Bandung, apalagi tiba waktunya jam pergi dan pulang kantor atau hari-hari libur dan week end. Kemacetan yang kini menjadi pemandangan tersebut adalah satu faktor keberhasilan pembangunan di Kota Bandung yang menurut data pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 7%, bahkan tertinggi di Jawa Barat.

Namun demikian pesatnya pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak terhadap tingginya arus urbanisasi, sehingga menciptakan ledakan pertumbuhan penduduk yang tak seimbang dengan keberadaan infrastruktur kota, salah satunya adalah keberadaan moda tranporatasi yang sangat terbatas.

Dengan luas lahan yang sangat terbatas pilihan untuk membangun alat trasnportasi modern seperti halnya monorail adalah pilihan yang sangat rasional untuk memcahkan persoalan bidang trasnportasi. ADMIN
Selengkapnya...

Kota Bandung Sabet IA 2009

Iklim Investasi di Kota Bandung sangat Kondusif
PKD - Kota Bandung memperoleh "Investment Award 2009" (IA 2009) peringkat ketiga dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh MENKO Perekonomian Hatta Rajasa kepada Wali Kota Bandung Dada Rosada di Gedung BKPM, Jln. Gatot Subroto Jakarta, Rabu (9/12).

Investment Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintahan daerah serta perusahaan yang dinilai berhasil dalam hal penanaman modal. Pemberian penghargaan ini diharapkan bisa memacu penciptaan iklim investasi yang baik di setiap daerah.

Penilaian Investment Award 2009 dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Indeks peringkat ditentukan melalui enam indikator utama, yaitu indikator kelembagaan instansi penanaman modal, pelayanan perizinan usaha, mekanisme pengaduan, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, ketersediaan informasi, serta inovasi dan capaian kinerja.

Kota Jasa
Sebagai kota jasa pertumbuhan Kota Bandung sangat tergantung dari investasi yang padat modal sekaligus yang tak memerlukan lahan besar, dengan demikian kegiatan investasi yang bisa didorong adalah investasi sektor jasa yang meliputi jasa perdagangan, keuangan, pariwisata, pendidikan, rumah sakit dll.

Menurut Wali Kota Bandung H. Dada Rosada, proses penanaman modal tidak bisa dilakukan sembarangan. Bidang investasi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sebagai kota jasa, kata Dada, secara tidak langsung menunjukkan bidang investasi yang bisa ditanamkan. Selain itu, jenis investasi juga dipengaruhi ketersediaan lahan. Oleh karena itu, bidang investasi yang bisa digiatkan di Bandung adalah jasa, tetapi tidak memakan lahan luas.ADMIN
Selengkapnya...

Nasib Pasar Tradisionil di Kota Bandung

PKD – Gempuran peritel modern yang bermodal besar di Kota Bandung kian hari kian tak bisa dibendung, keberadaanya menjamur diberbagai sudut kota, bahkan menurut hasil pemantauan TIM PKD, ekspansi usaha mereka sudah ada hampir di tiap kelurahan Kota Bandung.

Ketiadaan payung hukum yang membatasi kehadiran ritel modern ini, disinyalir menjadi penyebab begitu leluasanya mereka masuk kedaerah-daerah bahkan berdekatan langsung dengan pasar-pasar tradisionil.

Dengan kondisi seperti ini, bisa dipastikan para pedagang tradisionil yang umumnya warung kecil dirumah-rumah masyarakat yang jumlahnya sangat banyak tersebut bakal mati perlahan-lahan.

Dengan mengacu kepada selisih harga, pasti para konsumen akan beralih dan berbelanja diritel-ritel modern tersebut, yang pada gilirannya warung-warung dan pasar tradisionil bakal terseret habis.

Keberpihakan
Tentu saja kondisi ini tidak bisa dibiarkan, keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberadaan warung-warung kecil dan pedagang dipasar-pasar tradisionil mutlak diperlukan.

Bagaimanapun pemerintah harus segera membuat regulasi pasar dan warung tradisionil guna memberikan perlindungan kepada para pengusaha ekonomi kecil/menengah dan bisa membatasi ritel modern yang bermodal besar itu masuk ketengah-tengah masyarakat.

Keberpihakan pemerintah daerah kepada pasar dan warung tradisionil tersebut bukan berarti membatasi hak orang untuk berusaha tapi keberpihakan ini sebagai bentuk aturan guna melindungi para pengusaha kecil/menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan pengusaha yang bermodal besar.

Regulasi pasar dan warung tradisionil ini juga perlu diatur adanya semacam zoning yang jelas antara keberadaan pasar dan warung tradisionil dengan keberadaan ritel modern. ADMIN
Selengkapnya...