Ragam Fungsi RTH

Penulis : Yuswari
PKD - Setidak-tidaknya Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki tiga fungsi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan, diantaranya fungsi ekologis, estetika dan fungsi sosial. Fungsi ekologis, memosisikan RTH sebagai penyerap dari berbagai polusi yang diakibatkan oleh aktivistas penduduk, seperti meredam kebisingan maupun yang paling significant adalah menyerap kelebihan CO2, untuk kemudian dikembalikan menjadi oksigen (O2).

Selain menghasilkan oksigen, pohon juga berperan besar dalam menetralisir udara, dimana secara fisiologis tumbuhan memiliki kemampuan untuk mengakumulasi logam berat seperti Cu (Tembaga), Zn (Seng), Cd (Cadmium), Pb (Timbal/timah hitam), dan Mn (mangan), yang digunakan sebagai katalisator reaksi metabolisme dan berperan pada pembentukan organ tumbuhan.

Dalam fungsi ekologis ini pula, RTH menjadi tempat untuk melestarikan berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Pelestarian ini, selain untuk mempertahankan jenis-jenis tumbuhan dan hewan dari kepunahan, juga untuk menyeimbangkan kehidupan itu sendiri, mengingat tumbuhan, hewan dan juga manusia mempunyai keterkaiatan satu sama lain untuk menjalankan hidupnya, dengan fungsinya masing-masing yang saling mendukung bila dijalankan dengan benar.

Fungsi yang kedua adalah fungsi estetis, dimana RTH bias berbentuk Hutan Kota atau Taman Kota dapat mempercantik estetika sebuah kota. Apalagi dengan mempertahankan keasliannya. Pada kenyataannya dewasa ini, banyak taman kota yang sudah direkayasa sedemikian rupa dengan alasan estetis. Seperti taman-taman yang ada di perempatan atau persimpangan jalan yang tidak begitu luas namun jumlahnya cukup banyak.

Fungsi estetis itu akan terlahir dengan sendirinya jika taman yang ada tetap mempertahankan keasliannya. Karena pada dasarnya keindahan tersebut akan hadir dengan sendiri, mengingat tanaman memiliki nilai seni yang tidak ternilai terhitung dari proses pertumbuhannya sampai daun-daunnya yang berguguran.

Fungsi yang terakhir adalah fungsi sosial, dimana taman kota menjadi tempat bagi berbagai macam aktivitas sosial seperti berolahraga, rekreasi, diskusi dan lain-lain. Fungsi ini pada dasarnya menjadi kebutuhan warga kota sendiri yang secara naluri membutuhkan ruang terbuka untuk bersosialisasi sekaligus menyerap energi alam. Idealnya RTH harus ada dalam Skala 100 meter dan secara rasio setiap 100 penduduk pada dasarnya membutuhkan RTH.

Kebutuhan ini harus dipenuhi dari tingat RT, RW, desa, kecamatan sampai kota dengan jenis berbeda secara fungsi sosial. RTH ditingkat RT atau RW misalnya, dapat menjadi tempat untuk bersantai warga. Lalu RTH ditingkat kelurahan atau kecamatan bisa menjadi tempat berolahraga dan RTH ditingkat kota bisa menjadi sarana rekreasi dan pusat sosialisasi warga kota. ADMIN
Selengkapnya...

Pemprop Jangan Bangun Mall Palaguna, Bangun Hutan Kota

Penulis : Andri
PKD - Sepuluh tahun pertama dalam abad ke-21 ini kita menjadi saksi perubahan iklim yang terjadi begitu drastis. Badai yang menyapu dataran Eropa dan Amerika, gelombang panas yang menyapu Amerika Latin dan benua Australia, banjir, longsor, serta cuaca yang hampir tidak mengenal pola melanda hampir seluruh muka bumi. Semua negarawan dan ilmuwan kemudian sepakat jika fenomena ini muncul sebagai reaksi alam atas disa-dosa dan kekeliruan kelirunya kita dalam memperhatikan keseimbangan ekologis dalam melaksanakan pembangunan.

Pada dekade 90-an kita mengenal Bangladesh sebagai negara yang bersinonim dengan bencana. Banjir, longsor dan gempa bumi adalah yang paling sering menghampiri negara tersebut. Lima tahun terakhir agaknya predikat tersebut disandang oleh kita, bangsa Indonesia. Sejak 2004 kita menyaksikan bagaimana gelombang tsunami telah menyapu daratan aceh, mengakibatkan hilangnya beratus ribu nyawa dan kerugian material yang fantastis. Menyusul gempa bumi hampir di seluruh pulau-pualu besar nusantara. Hujan yang seharusnya berkah malah menjadi bencana, luapan banjir merendam rumah-rumah di pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatra. Sementara luapan air bah sudah tidak terkendali, berjuta juta kubik kayu hasil pembabatan hutan di pulau Kalimantan, Papua, Sumatera dan Sulwesi masih menjadi komoditas perdagangan kita, baik secara legal maupun ilegal.

Saya kira alam telah berbicara pada kita suatu bahasa yang keras, setelah sebelumnya berujar dengan lembut menyeru kita untuk bertafakur. Saya kira saat ini kita tengah berada di persimpangan jalan, apakah melanjutkan pola pembangunan yang selama ini memperkosa lingkungan hidup, ataukah berbalik arah, mencoba memperbaiki kesalahan kita terhadap alam dan kemudian membayarnya dengan tindakan-tindakan nyata.

Bandung memiliki kesadaran itu, maka upaya penghijauan yang tengah dilakukan dan antara lain rencana mengalihfungsikan bekas gedung Palaguna menjadi ruang terbuka hijau adalah ikhitiar melakukan dialog dan rekonsiliasi dengan alam. Kami anak-anak muda butuh kepemimpinan yang melihat dengan cakrawala jauh kedepan, bukan saja untuk dua, tiga atau lima tahun, namun sampai beberapa generasi di depan kami. Maka biarkanlah kami memiliki harapan akan kota yang asri, rindangnya pepohonan dan kiacuan riang burung-burung. Biarkanlah saya memiliki harapan bahwa suatu hari kelak, saya dapat melihat anak-anak saya bermain riang dan memetik bunga di taman-taman kota, berjalan menuju sekolahnya dinaungi oleh rindang pepohonan dan lantunan suara burung. Bukan seperti saya yang terperangkap di jalan banjir ketika hujan menerpa kota.

Semua perubahan besar dimulai dengan satu langkah awal, yang kadangkala langkah sederhana saja. Maka biarkanlah perubahan itu terjadi dari Bandung, biarkanlah plasa Palaguna yang sudah jadi rumah hantu itu berubah menjadi taman kota, menjadi rumah bagi burung-burung dan pepohonan, bukan kembali difungsikan sebagai mall. Kami dan anak-anak kami nanti butuh oksigen, butuh air, artinya kami butuh pohon, bukan rimba beton kaku yang mendesak kami menjadi pribadi-pribadi yang individualistis. Bandung sudah memiliki banyak, bahkan terlalu banyak mall. Semoga catatan ini sampai pada Pak Gubernur atau para anggota legislatif propinsi Jawa Barat dan kemudian merubah pendirian. Atau setidaknya, bagi yang membaca, agaknya inilah kegelisahan saya dan semoga menjadi kegelisahan kolektif, agar kita dapat bergerak bersama-sama, untuk kehidupan yang lebih baik. ADMIN
Selengkapnya...

APBD : Sistem Anggaran Bersifat Elitis

Oleh : Yuswari
PKD - Di banyak daerah di Indonesia, praktik korupsi banyak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga eksekutif maupun legislatif, berpeluang “memanfaatkannya” karena tidak banyak masyarakat yang mempunyai akses langsung melihat APBD.

Sistem penganggaran masih elitis. Ini menyebabkan besarnya anggaran hanya untuk memenuhi kebutuhan aparatur pemerintah dan pembayaran utang. Di daerah, pengeluaran rata-rata untuk pegawai berkisar 35 sampai 60 persen dari total APBD. Alokasi dana ini tidak sebanding dengan kebutuhan untuk sektor pendidikan maupun kesehatan.

Di empat provinsi dan 23 kabupaten/kota, alokasi dana pendidikan sebesar 8,27 persen dan dana kesehatan 4,6 persen dari total APBD. Ini bukti urusan rakyat kalah dengan urusan perut aparat pemerintah. Besar kemungkinan, cita-cita mencapai MDGs (target pembangunan milenium) tahun 2015 tidak akan tercapai.

Adanya ketimpangan dalam penganggaran, secara nasional, menunjukkan tren yang sama. Pada 2007, sekitar 36 persen atau 181,5 triliun dana APBN dipakai untuk membiayai gaji pegawai. Pada 2008, belanja itu naik menjadi 38 persen setara dengan Rp 210,5 triliun. Kenaikan ini tidak sebanding dengan nilai anggaran pendidikan sebesar 7,05 persen pada 2007 dan 7,5 persen pada 2008. Begitupun dengan anggaran kesehatan yang kini hanya disediakan dana 2,8 persen dari total APBN.

Ketimpangan komposisi anggaran di daerah sudah sering kali terjadi. Kondisi ini terjadi lantaran masyarakat tak banyak tahu proses penganggaran yang berjalan. Sebagai contoh, belanja pegawai di suatu provinsi senilai Rp 546 miliar dari total APBD Rp 2,3 triliun. Nilai ini masih lebih besar dibandingkan anggaran pendidikan senilai Rp 102 miliar dan dana kesehatan Rp 153 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2007, dana pendidikan malah turun senilai Rp 22 miliar. Adapun dana kesehatan naik Rp 21 miliar, sementara belanja pegawai melonjak sebesar Rp 106 miliar.

Persoalannya, mengapa budgeting system pada APBD menganut prinsip anggaran berbasis kinerja? Kalau berbasis kinerja berarti system alokasi anggaran dan laporannya asal sudah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan. Bisa jadi perangkat undang-undang ditafsirkan secara kaku, sehingga kalau diukur sejauh mana system anggaran itu telah memberikan kesejahteraan rakyat, termasuk pengentasan kemiskinan, masih menjadi tanda Tanya besar. Jika komitmennya untuk kesejahteraan rakya, mengapa justru tidak menganut pola berbasis kesejahteraan rakyat ?

Selain itu, sumber korupsi dari APBD merupakan cara termudah. Modus umum yang sering dipakai adalah dengan menggelembungkan dana. Sementara mereka memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat atas proses penganggaran ini karena partisipasi masyarakat sangat rendah. Sayang sekali, pemberantasan korupsi masih belum tuntas ke semua koruptor. Model pemberantasan korupsi masih dengan pola terapi kejut. ADMIN
Selengkapnya...

Saking Cinta Tanaman, Walikota Merasa Khawatir Keberadaanya Dirusak

PKD - Bila ada orang yang sangat mencitai tumbuhan dan begitu menghayatinya, salah satunya adalah H. Dada Rosada, saking mencintai tanaman, Walikota Bandung merasa khawatir jika keberadaan Taman Abdi Negara seluas 4,16 hektare di Pasir Impun RW 5, Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati pada akhirnya akan mengundang para pedagang yang berjualan di area taman.

Kekhawatiran tersebut diungkapkan H. Dada Rosada pada acara penyerahan Taman Abdi Negara dari PT Pertamina ke Pemkot Bandung, yang berada di Jalan Pasir Impun, Selasa (9/2/2010).

Menurutnya kehadiran taman akan mengundang para pedagang terutama dihari minggu disaat banyak orang melakukan kegiatan olahraga, sehingga dikhawatirkankehadirannya tidak terkendali yang bisa mengakibatkan kerusakan taman.

Untuk menanggulanginya walikota berpesan kepada Ketua RW setempat agar kehadiran taman abdi negara tersebut dipelihara. Meskipun demikian Walikota mempersilahkan para pedagang untuk berjualan asalkan tertib dan tidak merusak taman.

“para pedagang juga butuh hidup,” ujarnya.

Bentuk Kepedulian
Kehadiran Taman Abdi Bangsa ini, mudah-mudahan bisa memicu perusahaan besar lainnya yang ada diKota Bandung, dapat diminta bantuannya untuk mewujudkan banyak ruang terbuka hijau.

Disaat yang sama, Sekretaris PT Pertamina, Toharso menyatakan, bantuan itu merupakan bentuk kepedulian PT Pertamina terhadap pelestarian lingkungan yang disebutnya sebagai program corporate social responsibility (CSR) bidang infrastructure and disaster.

Untuk pengelolaan selanjutnya, menurut Walikota, Taman Abdi Negara akan diserahkan kepada Dinas Pertamanan Kota Bandung. ADMIN
Selengkapnya...

Perda Miras Harus Berlaku Efektif

PKD - Minuman beralkohol seperti dikutip dalam Situs Wikipedia adalah minuman yang mengandung etanol, sejenis bahan psikoaktif dan bila konsumsi akan menyebabkan penurunan kesadaran. Dalam jumlah banyak, minuman beralkohol dapat menimbulkan ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berprilaku.

Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Mereka yang terkena GMO biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan yang tidak mantap, muka merah, atau mata juling. Perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen misalnya mudah tersinggung, bicara ngawur, atau kehilangan konsentrasi.

Parahnya lagi, bagi yang sudah ketagihan biasanya akan mengalami suatu gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minum alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung, dan banyak berhalusinasi.

Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu, demikian pula perijinannya. Di Indonesia, minuman beralkohol yang diimpor diawasi peredarannya oleh negara. Dalam hal ini diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Departemen Keuangan.

Impor/ pemasukan MMEA dari luar negeri dilakukan khusus oleh importir khusus. Di samping MMEA Impor, Bea Cukai juga memiliki kewenangan untuk mengontrol secara penuh pendirian pabrik MMEA dalam negeri. Setiap badan usaha yang hendak memproduksi MMEA, maka ia wajib memiliki NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai).

Dalam praktiknya keberadaan minuman beralkohol di Indonesia sama sekali tidak terkendali, orang bisa dengan mudah mendapatkannya diwarung-warung kecil ditengah masyarakat. Sudah banyak operasi razia yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberantas peredaran minuman beralkohol tersebut, namun demikian ketiadaan payung hukum terutama didaerah menyebaban sulitnya pengendalian dan control atas barang beralkohol dalam peredarannya.

Kini banyak pemerintah daerah berupaya membuat regulasi peredaran minuman beralkohol, hal tersebut diperlukan guna untuk menekan dan membatasi ruang lingkup peredaran minuman beralkohol ditengah masyarakat.

Pada akhirnya peraturan daerah ini bisa menjadi efektif apabila penerapannya bisa sejalan dengan penegakannya artinya peraturan daerah harus menjadi instrument hukum yang bisa diandalkan dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol ditengah-tengah masyarakat. ADMIN
Selengkapnya...

Sedikit Maupun Banyak Minuman Beralkohol Tetap Haram

PKD - "Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya arak, judi, berhala, dan undian adalah kotor dari perbuatan syaitan. Oleh karena itu jauhilah dia supaya kamu bahagia. Syaitan hanya bermaksud untuk mendatangkan permusuhan dan kebencian di antara kamu disebabkan khamar dan judi, serta menghalangi kamu ingat kepada Allah dan sembahyang. Apakah kamu tidak mau berhenti?" (al-Maidah: 90-91)

Sebagai umat muslim kita tak sedikitpun membantah bahwa khamar atau arak atau minuman beralkohol itu haram, najis untuk dikonsumsi, baik sedikit maupun banyak. Seorang muslim tidak boleh menghadiahkan atau menerima hadiah arak. Sebab seorang muslim adalah baik, dia tidak boleh menerima kecuali yang baik pula.

Pengetahuan tentang haramnya khamar atau arak bagi seorang muslim merupakan cerminan dari keimanan dan ketakwaaan kita kepada Allah SWT, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al Quran diatas.

Dalam sebuah riwayat di jaman Nabi Muhammad SAW diceritakan, ada seorang lelaki yang sedang minum arak, ditangannya dipegang gelas berisi arak yang tinggal setengahnya, namun seketika arak digelas tersebut dia tumpahkan ketanah setelah mengetahui bahwa Allah SWT melalui Nabinya mengharamkan arak dengan diturunkannya Al maidah 90-91.

Banyak kesaksian para dokter dan ahli kesehatan jiwa yang menyatakan bahwa minuman arak sangat membahayakan bagi penikmatnya sekaligus memberikan dampak negative bagi kehidupan sosialnya.

Kini peredaran minuman beralkohol sudah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan, tidak terkendali bahkan warung-warung kecil sudah banyak menyediakan miras meskipun dengan transaksi secara sembunyi-sembunyi, orang dengan berbagai usia bisa dengan mudah mendapatkannya.

Dampak nyata ditengah masyarakat adalah banyaknya korban yang berjatuhan akibat menkomsumsi miras selain itu juga disinyalir mengkonsumsi miras menjadi pemicu kerawanan social berupa tindak kejahatan tawuran, perampokan dan lainnya.

Dari banyaknya sisi negative yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol , selayaknya pemerintah memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dari keberadaan barang haram tersebut dengan jaminan undang-undang atau kalau di daerah berupa peraturan daerah yang mengatur keberadaan dan peredarannya ditengah-tengah masyarakat luas.

Juga diperlukan sinergitas dari semua kalangan, satu sisi pemerintah menjalankan fungsinya untuk membuat peraturan dan menegakannya, sisi lain, warga masyarakat maupun pemuka agama memberikan pendidikan kepada anak-anak sejak didi dan warga masyarakat akan bahaya miras terhadap kesehatan fisik dan jiwa serta dampak negative lainnya bagi kehidupan social. ADMIN
Selengkapnya...

PEMKOT BANDUNG MENGAJUKAN RAPERDA MIRAS

Perda Miras Sudah Seiring Dengan Visi Sebagai Kota Agamis
PKD - Beberapa kalangan termasuk tokoh agama mengkhawatirkan peredaran Miras atau minuman keras di Kota Bandung, peredarannya sudah tidak terkendali dan cenderung meresahkan masarakat. Sudah jadi rahasia umum, jika Miras kini sudah banyak dijual bebas, orang bisa dengan mudah mendapatkannya di kios-kios kecil sekalipun, meskipun transaksinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Hal tersebut sangat bertolak belakang bila dikaitkan dengan visi Kota Bandung sebagai kota agamis, oleh karena itu desakan agar Pemkot Bandung segera memilki peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras (miras) serta retribusi izin tempat penjualan miras, mengemuka akhir-akhir ini.

Menurut Wali Kota Bandung, H. Dada Rosada, berbagai usulan serta masukan dari berbagai ormas, pimpinan umat beragama, unsur muspida, terkait dengan Raperda Miras sudah diterimanya, hal tersebut akan menjadi bahan tambahan sebelum draf raperda diserahkan kepada DPRD Kota Bandung.

Beberapa pimpinan ormas islam menyambut baik rencana akan diperdakannya miras di Kota Bandung, mereka menilai bahwa keberadaan Kota Bandung sebagai kota metropolis tidak harus identik dengan kebebasan keberadaan miras.

“Kota Bandung memang metropolis, namun keberadaan minuman beralkohol lebih banyak kemudaratannya ketimbang manfaatnya” kata Ketua Persatuan Islam (Persis) Kota Bandung, H. Anwarudin.

Meskipun memberikan dukungan terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengawasan dan pengendalian minuman keras (miras) serta retribusi izin tempat penjualan miras, namun para tokoh ulama tersebut memberikan catatan-catatan kritis.

Seperti yang disampai Ketua Bidang Fatwa MUI Kota Bandung, Maftuh Kholil, kepada Pemkot Bandung MUI menyampaikan 8 poin usulan perubahan untuk Raperda Pengawasan dan Peredaran Miras.

Dari 8 poin tersebut di antaranya MUI meminta kata 'minuman beralkohol' dalam raperda diganti menjadi minuman keras atau minuman memabukkan atau yang sejenisnya.

"Maksudnya, agar seluruh minuman yang memabukkan seperti hasil oplosan sendiri, meskipun tanpa alkohol turut diawasi dalam perda ini. Kalau hanya minuman beralkohol saja, yang lain-lainnya tidak akan tercover," jelas Maftuh.

Poin lainnya, Maftuh menyebutkan, pernyataan dalam raperda yang menyebut bahwa usia 21 ke atas dengan menunjukkan identitas dapat membeli dan mengkonsumsi minuman beralkohol diganti menjadi hanya bagi non muslim yang berusia 21 tahun. ADMIN
Selengkapnya...