05 Desember 2009

Jangan Menyelesaikan Masalah Dengan Masalah

15.55 by kangdada ·
Label: , ,

Renungan
PKD - Pengelolaan tata ruang di Kota Bandung mengalami tantangan yang cukup berat akibat masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap aspek penataan ruang kota. Lemahnya kesadaran masyarakat tersebut bisa memperlambat harapan capaian RTH ideal 30%, sebagaimana yang diamanatkan UU Tata Ruang No. 26 tahun 2007.

Salah satu fakta yang kini jadi sorotan adalah polemik pembangunan kolam renang dan JPO milik Kodam III Siliwangi yang tak berijin. Kasus ini adalah salah satu conto betapa lemahnya partisipasi warga terhadap program yang sedang dicanangkan Pemerintah Kota Bandung.

Pembangunan kolam renang milik Kodam memang tak memilki nilai signifikansi terhadap keseluruhan program Pemkot Bandung. Dari sisi luasan bangunan memang kecil, dan menjadi tidak berarti, tetapi dampak psikologis kasus ini sangat besar, mengingat yang melakukan pelanggaran pembangunan tersebut adalah bangunan milik Instansi Kodam III Siliwangi.

Kita patut menyayangkan kasus ini muncul kepermukaan disaat Kota Bandung sedang giat-giatnya merehabilitasi lahan-lahan yang sudah beralih fungsi, untuk kemudian dibebaskan dan dijadikan Ruang Terbuka Hijau, buktinya dari tahun ketahun grafik Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung mengalami trend peningkatan.

Untuk menyelesaikan polemik tersebut, rencananya Walikota H. Dada Rosada akan membawa ke forum segitiga yang melibatkan DPRD Kota Bandung,hal tersebut dilakukan sebagai sikap kehati-hatian Pemkot Bandung untuk mengurai persoalan yang sesungguhnya sehingga menjadi jelas dan dikemudian hari tidak menjadi preseden buruk.

Jika dikaji, sebenarnya kasusnya sangat sederhana yakni adanya pelanggaran pembangunan yang tak berijin dan pelanggaran tata ruang terkait dengan Ruang Terbuka Hijau, sehingga seharusnya dari awal Pemkot Bandung sudah bisa memutuskan untuk mengambil tindakan hukum.

Mengurai persoalan dalam kasus ini menjadi penting, mengingat kasus ini sudah menjadi polemik yang kurang baik ditengah masyarakat. Kepastian hukum sangat dibutuhkan bahkan kita mendorong agar penyelesaian kasus ini tetap dengan pendekatan penegakan aturan bukan dengan kompromi. Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah. ADMIN

0 komentar:

Posting Komentar

Kang Dada SHOW

Pernyataan Kang Dada


"PKD - Saya tidak akan segan-segan memberhentikan para pejabat/lurah yang mengelola bawaku pangan, bila terbukti menyalahgunakan"

PKD - "Lakukan Gerakan Revolusioner P4LH bersama warga kota, Tiada hari tanpa menanam pohon, tiada hari tanpa buat sumur resapan, tiada hari tanpa lepas burung"

PKD - "Apapun yang saat ini menurut dewan masih belum baik, maka akan kami perbaiki. Namun semua juga akan dilakukan dengan bertahap. Jadi tidak bisa dilakukan sekaligus," Walikota - Tribun Jabar Online)

PKD - "Pemkot punya 7 program prioritas, ketujuhnya sangat penting untuk masyarakat sehingga memiliki prioritas yang sama. Perbaikan jalan untuk kepentingan umum memiliki priotas sama dengan pendidikan dan kesehatan serta ekonomi," Walikota - Tribun Jabar Online)

PKD - WALI KOTA BANDUNG DADA ROSADA MINTA AGAR PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)AKTIF MENGHARGAI DAN MENGHORMATI PARA PENSIUNAN. TRIBUN

"ANGGARAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN SUDAH ADA. RTH HANYA NAMANYA, NANTI SEBAGIAN BISA KITA GUNAKAN UNTUK LAHAN PLTSA, YANG LAIN NANTI UNTUK RTH," TRIBUN

Kegiatan Pemkot

"PKD - Kepala BPLHD Dandan Riza Wardhana "Saat kegiatan Car Free Day, pencemaran udara di Jalan Dago menurun secara signifikan," detikbandung PKD - KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FERDI LIGASWARA : “MENJELANG DIRGAHAYU KE-200 KOTA BANDUNG, PEMKOT BANDUNG LAKUKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG ADA DI SEPUTARAN ALUN-ALUN KOTA BANDUNG KE BASEMENT ALUN-ALUN” PKD - "KALAU SEKARANG MENDAPATKAN PENGHARAGAAN BEST EFFORT KAMI TENTU MENSYUKURI ITU, TAPI KAMI TIDAK PUAS DENGAN HASIL INI. PENILAIAN HARI INI HARUS MENJADI EVALUASI BESAR-BESARAN BAGI PEMKOT BANDUNG," NANANG SUGIRI WAKIL KETUA KOMISI C DPRD KOTA BANDUNG (Tribun Jabar) PKD - TERKAIT KEBERADAAN FACTORY OULET (FO) BARU DI JALAN IR H DJUANDA NO 92,94, DAN 122 KEPALA BPPT REKOTOMO MENGATAKAN "SESUAI KEBIJAKAN PAK WALI KOTA TIDAK BOLEH MENGELUARKAN IZIN USAHA FO, MAKANYA TAK MUNGKIN BPPT MENGELUARKAN IZIN USAHA," PKD - KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) REKOTOMO "SAYA TIDAK TAHU BERAPA MINIMARKET YANG TAK BERIZIN TAPI SAYA AKHIR APRIL LALU TELAH MENYERAHKAN DAFTAR MINIMARKET YANG MEMILI IZIN KE SATPOL PP UNTUK DITINDAKLANJUTI, " (TRIBUN) PKD - DINAS KEUANGAN DAN PENGELOLA ASET DAERAH (DKPAD) KOTA BANDUNG MENAKSIR PENDAPATAN DARI SEWA ASET MILIK PEMKOT BANDUNG PADA 2010 MENCAPAI RP 11,3 MILIAR. PENDAPATAN DARI SEWA ASET DI KOTA BANDUNG MASIH RELATIF KECIL. TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN DARI SEWA ASET HANYA MENCAPAI RP 8,5 MILIAR. (PR). PKD- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, OJI MAHROJI : PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2010/2011 MASIH MEMBERLAKUKAN SISTEM KLUSTER. TRIBUN

berbenah menuju jabar

bagaimana pembangunan kota Bandung ; era Kang Dada?

fakta integritas

fakta integritas
BANDUNG ZERO CORRUPTION MOVEMENT