30 September 2009

PROBLEMA KEPENDUDUKAN PASCA LEBARAN

10.45 by kangdada ·

PKD - Pasca lebaran tiba, pemerintah Kota Bandung disibukan dengan arus balik dari daerah. Kesibukan ini bukan hanya menyangkut penertiban arus lalulintas tapi juga terkait dengan arus urbanisasi yaitu masuknya para pendatang baru ke Kota Bandung.

Diperkirakan arus urbanisasi ke Kota Bandung pasca lebaran bisa mencapai 100% dari jumlah pemudik. Hitungan ini berdasar atas rasio bahwa satu orang pemudik dari Kota Bandung bisa membawa satu sampai dua orang dari daerah asalnya.

Jika itu terjadi maka beban pemerintah Kota Bandung bisa semakin berat karena hal tersebut berdampak kepada penyediaan layanan infrastruktur baik sosial maupun ekonomi.

Lintas Sektoral
Persoalan kependudukan bukan saja hanya masalah administrasi tetapi juga menyangkut beban persoalan penyediaan layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu Pemkot Bandung disamping melakukan operasi yustisi terhadap para pendatang baru tapi juga diharapkan mampu melaukan terobosan lintas sektoral dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah satelit, untuk melakukan upaya komprehensip penyelesaian arus urbanisasi secara lebih manusiawi dan bijak.

Membenahi persoalan urbanisasi penduduk pada dasarnya harus ditangani secara lintas sektoral. Pemerintah pusat harus berupaya sekuat tenaga memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut dengan pemerintah daerah.

Secara sosial urbanisasi penduduk dari desa kekota tidak bisa dihindari, jika persoalan yang menjadi penyebab utamanya tidak diselesaikan secara tuntas.
Dalam hal ini masyarakat tidak bisa dipersalahkan, kewajiban pemerintahlah yang harus segera menyelesaikan persoalan utamanya yaitu penyediaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya didaerah.

Akar Persoalan
Berkaca dari cara penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun terhadap para pendatang baru dari daerah ada kecenderungan tidak manusiawi. Cara cara penyelesaian dengan mengusir orang yang tak memiliki KTP setempat dianggap melanggar hak asasi manusia.

Kedepan seharusnya pemerintah memikirkan cara cara penyelesaian yang komprehensif yang berawal dari penyelesaian akar persoalan kenapa orang mau melakukan urbanisasi.

Tentu saja penyelesaian ini memerlukan waktu sehingga dampaknya tidak bisa dirasakan secara langsung, tetapi diyakini bahwa cara penyelesaian urbanisasi tidak cukup dengan melarang seolah membatasi orang mencari pekerjaan, sementara pemerintah tidak mau memihak kebijakannya didaerah dengan penyediaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya.
Admin

0 komentar:

Posting Komentar

Kang Dada SHOW

Pernyataan Kang Dada


"PKD - Saya tidak akan segan-segan memberhentikan para pejabat/lurah yang mengelola bawaku pangan, bila terbukti menyalahgunakan"

PKD - "Lakukan Gerakan Revolusioner P4LH bersama warga kota, Tiada hari tanpa menanam pohon, tiada hari tanpa buat sumur resapan, tiada hari tanpa lepas burung"

PKD - "Apapun yang saat ini menurut dewan masih belum baik, maka akan kami perbaiki. Namun semua juga akan dilakukan dengan bertahap. Jadi tidak bisa dilakukan sekaligus," Walikota - Tribun Jabar Online)

PKD - "Pemkot punya 7 program prioritas, ketujuhnya sangat penting untuk masyarakat sehingga memiliki prioritas yang sama. Perbaikan jalan untuk kepentingan umum memiliki priotas sama dengan pendidikan dan kesehatan serta ekonomi," Walikota - Tribun Jabar Online)

PKD - WALI KOTA BANDUNG DADA ROSADA MINTA AGAR PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)AKTIF MENGHARGAI DAN MENGHORMATI PARA PENSIUNAN. TRIBUN

"ANGGARAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN SUDAH ADA. RTH HANYA NAMANYA, NANTI SEBAGIAN BISA KITA GUNAKAN UNTUK LAHAN PLTSA, YANG LAIN NANTI UNTUK RTH," TRIBUN

Kegiatan Pemkot

"PKD - Kepala BPLHD Dandan Riza Wardhana "Saat kegiatan Car Free Day, pencemaran udara di Jalan Dago menurun secara signifikan," detikbandung PKD - KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FERDI LIGASWARA : “MENJELANG DIRGAHAYU KE-200 KOTA BANDUNG, PEMKOT BANDUNG LAKUKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG ADA DI SEPUTARAN ALUN-ALUN KOTA BANDUNG KE BASEMENT ALUN-ALUN” PKD - "KALAU SEKARANG MENDAPATKAN PENGHARAGAAN BEST EFFORT KAMI TENTU MENSYUKURI ITU, TAPI KAMI TIDAK PUAS DENGAN HASIL INI. PENILAIAN HARI INI HARUS MENJADI EVALUASI BESAR-BESARAN BAGI PEMKOT BANDUNG," NANANG SUGIRI WAKIL KETUA KOMISI C DPRD KOTA BANDUNG (Tribun Jabar) PKD - TERKAIT KEBERADAAN FACTORY OULET (FO) BARU DI JALAN IR H DJUANDA NO 92,94, DAN 122 KEPALA BPPT REKOTOMO MENGATAKAN "SESUAI KEBIJAKAN PAK WALI KOTA TIDAK BOLEH MENGELUARKAN IZIN USAHA FO, MAKANYA TAK MUNGKIN BPPT MENGELUARKAN IZIN USAHA," PKD - KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) REKOTOMO "SAYA TIDAK TAHU BERAPA MINIMARKET YANG TAK BERIZIN TAPI SAYA AKHIR APRIL LALU TELAH MENYERAHKAN DAFTAR MINIMARKET YANG MEMILI IZIN KE SATPOL PP UNTUK DITINDAKLANJUTI, " (TRIBUN) PKD - DINAS KEUANGAN DAN PENGELOLA ASET DAERAH (DKPAD) KOTA BANDUNG MENAKSIR PENDAPATAN DARI SEWA ASET MILIK PEMKOT BANDUNG PADA 2010 MENCAPAI RP 11,3 MILIAR. PENDAPATAN DARI SEWA ASET DI KOTA BANDUNG MASIH RELATIF KECIL. TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN DARI SEWA ASET HANYA MENCAPAI RP 8,5 MILIAR. (PR). PKD- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, OJI MAHROJI : PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2010/2011 MASIH MEMBERLAKUKAN SISTEM KLUSTER. TRIBUN

berbenah menuju jabar

bagaimana pembangunan kota Bandung ; era Kang Dada?

fakta integritas

fakta integritas
BANDUNG ZERO CORRUPTION MOVEMENT