Jabar Dapat Penghargaan

JAKARTA, (PR).-Sebanyak 54 kepala daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Menteri Keuangan. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada acara Malam Ramah Tamah dengan Pemangku Kepentingan pada Hari Keuangan Ke-63 di Gedung Departemen Keuangan, Senin (2/11).

Seluruh daerah yang menerima penghargaan mendapatkan dana insentif Rp 18 miliar-Rp 38 miliar. Penghargaan diberikan atas dua kriteria utama, yakni kinerja keuangan dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan di masing-masing daerah.

Penilaian di antaranya berdasarkan pada upaya daerah meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, penyampaian Perda APBD tepat waktu, upaya memacu kenaikan PAD, dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Daerah yang mendapatkan penghargaan adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kab./Kota yang mendapat penghargaan diantaranya Kab. Bekasi, Kab. Sukabumi, Kab. Labuhan Batu, Kab. Agam, Kota Bandung, Kota Cilegon, Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Padang.

Wali Kota Bandung Dada Rosada yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima Kota Bandung. Ia mengungkapkan keberhasilan tersebut merupakan hasil kinerja seluruh elemen di Kota Bandung. Ia berharap penghargaan yang diterima tersebut terus memacu pemkot Bandung untuk meningkatkan kinerjanya.

Terkait dengan hasil laporan BPK beberapa waktu lalu mengenai laporan keuangan Kota Bandung, Dada mengatakan, temuan tersebut memang ada, namun tidak merugikan keuangan daerah. Temuan tersebut umumnya terkait pada perbedaan administrasi.

"Tidak ada korupsi. Jika pun ada itu menjadi tanggung jawab yang melakukan," ujarnya.
Dada pun menambahkan, dana insentif yang didapat tersebut akan digunakan untuk penataan infrastruktur di Kota Bandung. "Kita akan rencanakan lebih lanjut. Misalnya, bisa untuk perbaikan jalan," katanya. (A-188)***
© 2009 - Pikiran Rakyat Bandung