22 Maret 2010

Walikota : Dibantu Atau Tidak Dibantu, SUS Harus Tetap Jalan

00.12 by kangdada ·
Label: ,

Inkonsistensi Pemprov Jabar dalam Sharing Dana SUS

PKD - Rupanya para bobotoh Persib harus bersabar jika pembangunan SUS/Stadion Utama Persib di Gede Bage ternyata bisa mundur dari waktu yang telah ditentukan tahun 2011, hal tersebut terjadi karena adanya inkonsistensi dari Pemerintah Jabar dalam sharing pembiayaan SUS tersebut.

Sebagaimana kesepakatan awal yang telah dibuat antara Pemeritah Jabar dan Kota Bandung tentang sharing pembiayaan SUS yakni 40% – 60% dari total biaya pembangunan sebesar 623M dengan sistim pembangunan multi years, ternyata dalam perkembangannya Pemerintah Jabar dalam sharing pembiayaan tersebut tidak semulus yang pernah dijanjikan.

Menyikapi hal tersebut Walikota Bandung H Dada Rosada menyatakan bahwa apapun yang terjadi, dibantu atau tidak dibantu sampai kapanpun SUS di Gede Bage harus terus jalan, hal tersebut diungkapkan walikota dalam sebuah acara informal pertemuan dengan stakeholder Masyarakat Kota Bandung di ruang arab pendopo Kota Bandung, minggu,(22/3).

Menurut keterangan walikota, keinginan merealisasikan SUS sudah sejalan dengan aspirasi warga Kota Bandung dan para pendukung /bobotoh persib pada umumnya. Warga , lanjut walikota sangat berharap SUS ini cepat direalisaskan. Tetapi warga tidak mengetahui kendala yang sedang kita hadapi, yang salah satunya adalah persoalan pendanaan yang kurang disuporting oleh Pemprov Jabar.

Sementara Sekdakot Edi Siswadi menyoroti bahwa pembanguan SUS yang dicita-citakan warga Kota Bandung dan pecinta persib tidaklah mudah dalam merealisasikannya. Menurut Edi, SUS ini untuk ukuran Kota Bandung merupakan mega projek jika dilihat dari sisi skala projek, aspek financial dan kegunaan.

“Selama ini pemerintah provinsi dalam sharing pembiayaan SUS belum maksimal”, Ungkap Edi. ADMIN



0 komentar:

Posting Komentar

Kang Dada SHOW

Pernyataan Kang Dada


"PKD - Saya tidak akan segan-segan memberhentikan para pejabat/lurah yang mengelola bawaku pangan, bila terbukti menyalahgunakan"

PKD - "Lakukan Gerakan Revolusioner P4LH bersama warga kota, Tiada hari tanpa menanam pohon, tiada hari tanpa buat sumur resapan, tiada hari tanpa lepas burung"

PKD - "Apapun yang saat ini menurut dewan masih belum baik, maka akan kami perbaiki. Namun semua juga akan dilakukan dengan bertahap. Jadi tidak bisa dilakukan sekaligus," Walikota - Tribun Jabar Online)

PKD - "Pemkot punya 7 program prioritas, ketujuhnya sangat penting untuk masyarakat sehingga memiliki prioritas yang sama. Perbaikan jalan untuk kepentingan umum memiliki priotas sama dengan pendidikan dan kesehatan serta ekonomi," Walikota - Tribun Jabar Online)

PKD - WALI KOTA BANDUNG DADA ROSADA MINTA AGAR PARA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)AKTIF MENGHARGAI DAN MENGHORMATI PARA PENSIUNAN. TRIBUN

"ANGGARAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN SUDAH ADA. RTH HANYA NAMANYA, NANTI SEBAGIAN BISA KITA GUNAKAN UNTUK LAHAN PLTSA, YANG LAIN NANTI UNTUK RTH," TRIBUN

Kegiatan Pemkot

"PKD - Kepala BPLHD Dandan Riza Wardhana "Saat kegiatan Car Free Day, pencemaran udara di Jalan Dago menurun secara signifikan," detikbandung PKD - KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA FERDI LIGASWARA : “MENJELANG DIRGAHAYU KE-200 KOTA BANDUNG, PEMKOT BANDUNG LAKUKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG ADA DI SEPUTARAN ALUN-ALUN KOTA BANDUNG KE BASEMENT ALUN-ALUN” PKD - "KALAU SEKARANG MENDAPATKAN PENGHARAGAAN BEST EFFORT KAMI TENTU MENSYUKURI ITU, TAPI KAMI TIDAK PUAS DENGAN HASIL INI. PENILAIAN HARI INI HARUS MENJADI EVALUASI BESAR-BESARAN BAGI PEMKOT BANDUNG," NANANG SUGIRI WAKIL KETUA KOMISI C DPRD KOTA BANDUNG (Tribun Jabar) PKD - TERKAIT KEBERADAAN FACTORY OULET (FO) BARU DI JALAN IR H DJUANDA NO 92,94, DAN 122 KEPALA BPPT REKOTOMO MENGATAKAN "SESUAI KEBIJAKAN PAK WALI KOTA TIDAK BOLEH MENGELUARKAN IZIN USAHA FO, MAKANYA TAK MUNGKIN BPPT MENGELUARKAN IZIN USAHA," PKD - KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPPT) REKOTOMO "SAYA TIDAK TAHU BERAPA MINIMARKET YANG TAK BERIZIN TAPI SAYA AKHIR APRIL LALU TELAH MENYERAHKAN DAFTAR MINIMARKET YANG MEMILI IZIN KE SATPOL PP UNTUK DITINDAKLANJUTI, " (TRIBUN) PKD - DINAS KEUANGAN DAN PENGELOLA ASET DAERAH (DKPAD) KOTA BANDUNG MENAKSIR PENDAPATAN DARI SEWA ASET MILIK PEMKOT BANDUNG PADA 2010 MENCAPAI RP 11,3 MILIAR. PENDAPATAN DARI SEWA ASET DI KOTA BANDUNG MASIH RELATIF KECIL. TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN DARI SEWA ASET HANYA MENCAPAI RP 8,5 MILIAR. (PR). PKD- KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG, OJI MAHROJI : PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN 2010/2011 MASIH MEMBERLAKUKAN SISTEM KLUSTER. TRIBUN

berbenah menuju jabar

bagaimana pembangunan kota Bandung ; era Kang Dada?

fakta integritas

fakta integritas
BANDUNG ZERO CORRUPTION MOVEMENT