Golkar Tempuh Survey Popularitas Dalam Setiap Pilkada

PKD – Bagi kader Golkar yang ingin dicalonkan sebagai kepala daerah hendaknya dapat memberikan kontribusi yang berarti pada masyarakat,siapapun yang populer di masyarakat akan memungkinkan dicalonkan menjadi Kepala Daerah. Demikian pernyataan Aburizal Bakrie dalam jumpa pers di Hotel Savoy Homann Jalan Asia Afrika, Minggu (29/11/2009)

Menurut ical panggilan akrabnya, siapapun yang terpilih menjadi ketua tidak otomatis menjadi calon kepala daerah, untuk kepentingan itu, DPP Golkar akan membuat survei kepopuleran tokoh Golkar di daerah sebelum mencalonkan sebagai calon kepala daerah dalam pilkada nanti.

"Ketua DPD tidak otomatis akan jadi calon kepala daerah. Tidak harus ketua DPD, meskipun dia pengurus biasa tapi kalau dia populer maka bisa saja dia yang nantinya dicalonkan menjadi kepala daerah," ujar Ical, seperti dikutif detikBandung, mingggu(29/11).

Sebagaimana diketahui, Musda VIII Partai Golkar Jawa Barat yang berlangsung pada 29 November-1 Desember 2009 di Hotel Savoy Homann, diperkirakan menjadi ajang yang paling bergengsi bagi para kandidat yang bersaing.

Munculnya dua kandidat yang berlatar belakang kepala daerah masing-masing Walikota Bandung Dada Rosada dan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifudin, bisa menjadi tolak ukur bahwa kepopuleran mereka bakal menjadi factor daya tarik bagi peserta musda.

Misalnya Dada Rosada dalam kesempatan yang lalu mendapat dukungan moral dari Forum Silaturahmi Umat Islam Kota Bandung, meskipun dukungan tersebut tidak berdampak terhadap perolehan suara dalam musda, tetapi dukungan moral ini bisa menjadi jaminan dukungan masyarakat terhadap popularitas ketokohan. ADMIN
Selengkapnya...

Kader Golkar Tolak Money Politik

PKD – Sebagai salah satu agenda penting, Musda VIII Partai Golkar Jawa Barat yang berlangsung pada 29 November-1 Desember 2009 di Hotel Savoy Homann,merupakan momentum strategis bagi konsolidasi partai,khususnya pemilihan ketua juga dalam rangka menentukan arah dan program kerja partai untuk mewujudkan visi, misi, dan platform partai.

Acara Musda yang berlangsung tiga hari tersebut akan dibuka langsung oleh Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan dihadiri sekitar 500 orang dari DPP Partai Golkar, DPD II Golkar se-Jabar, serta organisasi sayap Partai Golkar.

Selain memilih ketua untuk masa bhakti 2009 – 2015, dalam Musda tersebut akan dibahas program kerja DPD Partai Golkar Jabar selama lima tahun kedepan.Diperkirakan pembahasan program kerja ini akan menjadi agenda yang tak kalah menarik dibanding pemilihan ketua, mengingat menurunnya perolehan suara Golkar Jabar dalam pemilu 2009 lalu.

Menurut kader Partai Golkar Kota Bandung Geys Aly, siapapun yang terpilih menjadi Ketua DPD Golkar Jabar, selayaknya mampu mengembalikan kejayaan partai dan memenangkan Pemilu 2014 mendatang.

“Untuk itu diperlukan upaya kerjakeras termasuk konsolidasi secara berkesinambungan dan kaderisasi sampai tingkat desa,” kata Geys, yang juga Aktivis MKGR, salah satu Kino Golkar.

Geys berharap agar para kandidat yang sedang berkompetisi untuk memberikan conto yang baik kepada masyarakat dengan tidak melakukan upaya kotor berupa money politik.

Ditambahkan Geys, money politik harus segera di hilangkan ditubuh partai golkar, karena dampak negativ money politik sangat merusak terutama mental pengurus yang akan dibentuk.

“saya sebagai kader partai siap menjadi garda terdepan untuk menolak upaya-upaya money politik siapapun kandidatnya,” pungkasnya. ADMIN
Selengkapnya...

Kang Dada Mendapat Dukungan Moral Dari FSUI Kota Bandung

PKD - Sejumlah ormas islam yang tergabung dalam FSUI/Forum Silaturahmi Umat Islam Kota Bandung memberikan dukungan moral terhadap pencalonan Kang Dadadalam Musda Partai Golkar Jabar yang akan digelar di Hotel Savoy Homan (29/!!).

Pernyataan dukungan moril tersebut dibacakan oleh ketua PDM Muhammadiyah Kota Bandung Tjutju Sachrum dihadapan ketua-ketua ormas islam yang tergabung dalam FSUI, Tokoh Masyarkat Jabar dan Pini Sepuh Partai Golkar Jabar, dalam sebua acara silaturahmi di Ballroom Hotel Sheraton-Dago (25/11).

Menurut Tjutju, dukungan moral ini semata-mata karena ketokohan Kang Dada yang dianggap sukses dalam memimpin Kota Bandung bukan karena unsur politik. Selanjutnya naskah pernyataan dukungan itu diserahkan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung, Asep Ruyadi, untuk diperjuangkan dalam Musda Partai Gokar Jabar.

“Sebagai sahabat kita berkewajiban memberikan dukungan moril sekaligus do’a terhadap belia,” cetusnya.

Sebagaimana diketahui, Musda Partai Golkar Jabar, telah memunculkan balon kandidat yang siap berkompetisi, dari kandidat yang muncul kepermukaan, dua diantaranya menjabat sebagai kepala daerah masing-masing Walikota Bandung Dada Rosada dan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifudin, sedangkan kandidat lainnya adalah anggota Fraksi Golkar DPR RI Eldi Suwandi, dan Ketua DPD II Kabupaten Bogor Fitri Putra Nugraha . ADMIN
Selengkapnya...

PEMKOT BANDUNG TEBAR HEWAN QURBAN

PKD - Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat Kota Bandung, dalam hari raya Idul Adha 1430 Hijriah yang jatuh pada hari Jumat. 27 November 2009, Pemkot Bandung menebar hewan qurban sebanyak 50 ekor sapi dan 800 ekor kambing. Jumlah hewan sebanyak itu memang terasa kurang jika dibandingkan banyaknya permintaan dari elemen masyarakat yang mengajukan selama ini.

Demikian disampaikan Kasubag Agama Dan Kemasyarakatan Bagian Kesra Kota Bandung, Djudju Syamsudin, rabu (25/11) ketika berbincang dengan Kru PKD diruang kerjanya, Jalan Wastukencana No. 2.

Menurut Djudju, tingginya antusiame masyarakat yang mengajukan permohonan hewan qurban ke bagian kesra Kota Bandung, menunjukan begitu kuatnya keinginan sebagian masyarakat dalam menebarkan kebaikan (hewan qurban) dengan sesama warga lainnya yang tak mampu.

“tahun ini kami kewalahan atas banyaknya pemohon bantuan hewan qurban, sehingga kami selain melakukan penyaringan pemohon bantuan juga melakukan pemberian secara pemerataan” katanya.

Sambil mengutip salah satu hadis, Djudju menambahkan bahwa berqurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu, adapun Pemkot menebar qurban mengacu kepada salah satu hadis Nabi, bahwa Rasulullah, SAW pernah berkurban dua ekor unta, satu untuk keluarganya dan satu lagi untuk umatnya.

"pada hadis tersebut Rasulullah berqurban bukan untuk pribadi tapi berqurban untuk keluarga dan umatnya, dengan demikian berqurban itu bisa dilakukan dengan berkelompok," tambahnya. ADMIN
Selengkapnya...

Kehadiran Taman Kota, Menambah Nilai Estetika

OPINI :
PKD - RTH memilki beragam fungsi, salah satunya fungsi ekologis yakni menjaga kualitas lingkungan, untuk menjamin ketersediaan oksigen (sebagai paru-paru kota) dan sebagai daerah resapan air.

Bukan saja memiliki fungsi ekologis, keberadaan RTH harus juga memiliki nilai estetika, memberikan keasrian dan keindahan kota.

Beberapa tahun terakhir Pemkot Bandung gencar mebebaskan lahan-lahan yang semula bangunan Pom Bensin kini sudah kembali kepada fungsi semula sebagai taman-taman kota.

Salah satunya adalah taman yang berada di Jalan RE Martadinata, kalau kita perhatikan keberadaanya yang terawat, memberikan kesan positip kepada siapapun yang lewat didepan taman tersebut.

Secara estetika keberadaannya menambah keindahan kota, menyejukan pandangan dan mengesankan kembali ikon Bandung sebagai kota yang penuh dengan taman.

Kehadiran taman-taman kota tersebut, sangat berpengaruh positip terhadap kesehatan masyarakat sekitarnya. Menyehatkan karena berlimpahnya oksigen dan secara fsikologis berdampak positif terhadap perkembangan jiwa dan fikiran.

Tentu saja kita apresiasi terhadap program Pemkot Bandung dalam mengembalikan fungsi lahan-lahan yang bukan peruntukannya. Pembangunan taman kota adalah salah satu pilihan yang tepat karena kehadiran taman memiliki banyak fungsi, selain fungsi ekologi, kesehatan, pendidikan, sosial serta seni.

Penulis : Daud Fadli
Alamat Gatsu – Bandung
Selengkapnya...

RTH 16% di 2013, Merupakan Upaya Capaian Yang Realistik

PKD - Saat ini Kota Bandung secara ideal belum mampu memenuhi RTH sebesar 30 persenseperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26 Tahun 2007. Dari data resmi pemerintah Kota Bandung seperti yang disampaikan langsung oleh Walikota Dada Rosada bahwa Kota Bandung saat ini baru memenuhi RTH sebesar 8 persen saja, atau sekitar 1.484,24 hektar dari total luas wilayah Kota Bandung..

Dengan program yang gencar sekalipun, diperkirakan pada tahun 2013 RTH Kota Bandung hanya mampu optimis naik menjadi 16 persen. Tentu saja keinginan memiliki RTH yang ideal bukan pekerjaan yang mudah disamping perlunya ketegasan regulasi yang mengatur ketentuan RTH juga perlu adanya kesadaran masyarakat dalam pembangunan rumah hunian untuk menyisakan RTH.

Bila mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, ketentuan RTH Kota Bandung saat ini sebesar 20 persen, berarti target pencapaian RTH 16 persen di tahun 2013 seperti yang di janjikan Walikota Dada Rosada merupakan angka yang sangat realisitik,

Upaya Pemkot Bandung dengan memperbanyak RTH melalui pembebasan lahan yang bukan peruntukannya terasa tepat, disamping itu, perlu upaya konsistensi untuk tidak memberikan ijin pembangunan ditanah yang bukan peruntukannya.

Sebagai kota metropolitan kehadiran RTH yang ideal di Kota Bandung mutlak diperlukan, pada satu sisi pembangunan fisik yang gencar dilakukan harus selalu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada, sehingga batasan mana yang boleh dibangun fisik dan yang tidak harus secara konsisten dilaksanakan.

Menurut Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya Joessair Lubis seperti yang dilansir situs portal nasional, http://www.indonesia.go.id/, mengatakan, kondisi RTH di kota-kota besar di Indonesia cenderung menurun, baik kuantitas maupun kualitasnya.

“Sebagai contoh di kota Surabaya, data Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Surabaya 2013 menyebutkan, pada Desember 2006 RTH yang dimiliki kota ini sebesar 299,29 Ha (0,83%) dari yang seharusnya 15 persen atau kisaran 4895 Ha. Hal ini juga berlaku di Semarang maupun kota besar lainnya, bahkan Jakarta diibaratkan dalam kondisi yang mengkhawatirkan,” ujar Joessair.

Guna mengatasi hal ini, dalam membangun hendaknya memperhatikan Undang-Undang Bangunan Gedung No. 28 Tahun 2002. Dalam UU ini diberlakukan asas keseimbangan dan keserasian. Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah menjaga ekosistem lingkungan, sedangkan keserasian adalah memperhatikan aspek lingkungan sekitar.

Selain itu, UU ini juga mengatur tentang ketentuan kepadatan bangunan, arsitektur, dampak lingkungan, pemilikan lahan oleh pihak swasta, dan mekanisme ijin pendirian bangunan yang harus memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisen daerah hijau, sebagai perangkat kendali utama bagi masyarakat atau swasta dalam membangun.

Selain melihat dari sisi peraturan atau regulasi yang ada, peran Pemda dalam mengakomodir ketentuan teknis bangunan gedung ke dalam Perda juga harus ditingkatkan. Hal ini sebagai upaya untuk merencanakan masa depan perkotaaan disamping terus mengkaji ulang kualitas dari perencana kota yang realistis bukan idealis futuristik.ADMIN
Selengkapnya...

Dada Rosada Adalah Kader Terbaik Golkar

PKD - Perhelatan Musda Golkar Jabar pasca pemilu 2009, diprediksi bakal menstimulus konsolidasi komponen karya kekaryaan untuk merebut kembali posisi utama mereka di Jawa Barat.

Hal tersebut Mengingat kekalahan Golkar di Jawa Barat dalam pemilu 2009 lalu, memberikan pukulan telak bagi semua kader, bagaimanapun secara historis Jawa Barat adalah lumbung suara. Oleh karena itu siapapun calon ketua dalam musda yang sebentar lagi digelar, tanggungjawab membawa Golkar Jabar memenangkan pemilu 2013, mutlak tak bisa ditawar.

Dari kandidat yang muncul kepermukaan, dua diantaranya menjabat sebagai kepala daerah masing-masing Walikota Bandung Dada Rosada dan Bupati Indramayu Irianto MS Syaifudin, sedangkan kandidat lainnya adalah anggota Fraksi Golkar DPR RI Eldi Suwandi, dan Ketua DPD II Kabupaten Bogor Fitri Putra Nugraha alias Nungki

Masuknya dua kepala daerah dalam kompetisi di perhelatan Musda Golkar Jabar, yang notabene keduanya merupakan figure pemimpin yang disegani merupakan bentuk penguatan tersendiri.

Salah satunya adalah Dada Rosada, tokoh yang sangat tidak asing lagi bagi masyarakat Bandung dan Jawa Barat. Dada Rosada terpilih kembali menjadi Walikota Bandung dalam ajang Pilkada langsung dengan suara mayoritas 65%.

Keberhasilan Dada Rosada dalam memenangkan Pilkada dengan suara mayoritas tersebut selain factor keberhasilan memimpin pemerintahan di Kota Bandung selama ini, juga factor komunikasi politik dengan elemen masyarakat.

Tentu saja keberhasilan memenangkan posisi no satu di Kota Bandung, banyak memberikan pengaruh terhadap peta politik Jawa Barat secara umum, mengingat Kota Bandung adalah Ibukota Jawa Barat.

Bagaimanapun keberhasilan Dada Rosada sebagai kader Golkar merupakan asset bagi Golkar, setidaknya Golkar Jawa Barat tidak pernah kekurangan kader-kader pemimpin terbaiknya, dan Dada Rosada adalah salah satunya. ADMIN
Selengkapnya...

Masih Adakah Tempat Untuk PANCASILA

PKD - Beberapa tahun terakhir pasca lengsernya orde baru, situasi Indonesia yang semula dicita-citakan ingin tumbuh dan berkembang dengan kemandirian bersama penguatan komponen-komponen local, malah terperosok masuk dalam himpitan kepentingan asing.

Situasi ini seiring dengan dibukanya keran kebebasan disegala bidang, gempuran budaya, ekonomi dan idiologi seakan tak ada penyaring samasekali sebagai state. Orang lebih cenderung membandingkan kondisi bangsa dengan kondisi bangsa lain ketimbang secara konstruktif berupaya mencari solusi efektif untuk memperbaiki keadaan.

Tulisan ini tidak dalam tanda petik mempertanyakan reformasi telah gagal, tapi tulisan ini ingin menampilkan sesuatu yang selama ini kita sisihkan ternyata begitu besar pengaruh dan dampaknya terhadap bangsa kita.

Bangsa yang telah kehilangan jati diri karena telah melupakan cita-cita founding fathers. Pancasila sebagai dasar Negara kini hanya sebatas ceremonial dilupakan arti dan maknanya bahklan dihempaskan dari kultur masyarakat kita.

Pancasila sebagai dasar Negara, kini begitu asing dalam percaturan hubungan pribadi dan pribadi bahkan hubungan institusi sekalipun.

Kita sudah tidak lagi dipersatukan oleh makna dan cita-cita para founding fathers kita. Sekarang justru kita semakin asik dan terlelap masuk dalam pertentangan idiologi warisan lama. Ditambah dengan bebasnya pengaruh budaya asing masuk tanpa ada filter, semakin jelas arah bahaya rel republik tercinta ini.

Terakhir kita melihat fragmentasi dipanggung politik nasional kita, menjadi tontonan yang tak sedap dipandang; saling mencerca, membuka aib, berbohong dan menggunting dalam lipatan. Fragmentasi ini lebih diperparah dengan membawa intrumen hukum kewilayah yang terlalu jauh, yaitu wilayah politik dukung-mendukung.

Mengutip pernyataan Prof Dr Koento Wibisono Siswomiharjo, Guru Besar Filsafat Universitas Gadjah Mada yang sekaligus mantan Rektor UNS, yang dilansir Pembaruan, di Yogyakarta, mengatakan.

Pancasila hilang dari peredaran. Masyarakat kehilangan orientasi nilai, demokrasi menjadi kebablasan dan disusul dengan era otonomi, yang mengarah pada suatu yang sangat mendegradasikan negara kesatuan. Yang jelas kita rasakan, semakin menuju pemilu 2009, elite politik tidak pernah menyinggung Pancasila, idenya hanya bagaimana merebut kekuasaan.

Namun menurutnya, belakangan ini ada semacam kebangunan kembali atau renaissance untuk membicarakan bagaimana revitalisasi Pancasila. ADMIN

Selengkapnya...

Pancasila tak Dipahami, Konflik Lembaga Hukum Terjadi

JAKARTA, (PR).-
Para penegak hukum diminta lebih memahami makna Pancasila sebagai sumber hukum guna meminimalkan konflik antarlembaga.Terjadnya konflik antarlembaga penegak hukum yang saat ini terjadi karena Pancasila sebagai sumber hukum belum bisa dipahami secara utuh.

Hal itu dikemukakan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As`ad Said Ali dalam paparannya pada Rapat Tim Penyusunan Penyempurnaan Metode dan Bahan Materi Sosialisasi Putusan MPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (12/11).

"Memang ini arahnya lebih kepada hukum ketatanegaraan. Tetapi, selain faktor itu, juga karena Pancasila sebagai sumber hukum belum dipahami secara utuh, alias masih dipahami sepotong-sepotong," kata As`ad.

Acara itu dihadiri Ketua MPR Taufiq Kiemas dan Wakil Ketua MPR, di antaranya Hajriyanto Thohari dan Lukman Hakim Saifuddin. Sementara itu, pembicara lainnya adalah Guru Besar FHUI Prof. Dr. Satya Arinanto, R.M.A.B. Kusuma (peneliti senior Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI), Slamet Sutrisno (UGM), dan Letnan Jenderal (Purn.) Agus Widjojo. Hadir juga Wakil Fraksi Golkar untuk MPR Agun Gunanjar Sudarsa.

Menurut As`ad, penggalian kembali pesan dan gagasan dalam konstitusi menjadi keharusan jika hendak melakukan kontekstualisasi Pancasila. Namun, hal yang paling penting adalah menangkap komitmen, obsesi, dan keprihatinan para founding fathers pada waktu merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Sejak reformasi 1998, kata As`ad, konstelasi ideologi dunia dalam berbagai pemikiran masuk dan berkembang pesat di Indonesia. Bahkan, ekspansi idelologi dunia itu hampir tidak terbendung masuk ke Indonesia.

"Dampaknya sudah kita rasakan, mulai dari peristiwa bom Bali hingga hiruk pikuk kritik terhadap neoliberalisme," kata As`ad

Sementara itu, R.M.A.B Kusuma mengatakan, seyogianya Tim MPR memusatkan perhatian mendalami kontroversi yang timbul karena perbedaan interpretasi yang dapat menyebabkan keterpurukan Indonesia.

Contoh kontroversi itu antara lain tentang kewenangan DPR, kontroversi tentang prinsip praduga tak bersalah dalam UUD 1945, dan prinsip bahwa dasar negara harus sama di seluruh negara negara kesatuan. (A-130/A-109) ***

Selengkapnya...

Kang Dada Memiliki Karakter Kuat Sebagai Figure Pemersatu

PKD - Nama Kang Dada kini kian santer disebut-sebut sebagai salah satu calon kuat Ketua Partai Golkar Jawa Barat,dalam musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Jawa Barat, pada bulan November 2009 menggantikan Uu Rukmana.

Menguatnya nama Kang Dada diinternal Partai Golkar ini, seiring dengan pernyataan kesiapannya beberapa waktu lalu untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan calon ketua. Selain itu Faktor komunikasi politik dengan banyak komponen masyarakat di Jawa Barat merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh kandidat-kandidat lain.

Menurut pandangan Jojon Hidayat aktivist MKGR Jabar, saat sekarang Partai Golkar Jawa Barat membutuhkan calon ketua partai sekaligus figure pemersatu diinternal.

Pasca kekalahan dalam Pileg 2009 kemarin, Partai Golkar butuh seorang calon ketua yang memiliki kapasitas yang sudah teruji ditengah-tengah masyarakat dan trampil dalam menjaga soliditas diinternal.

“Kang Dada memilki karakter kuat sebagai figure pemersatu diinternal partai”, kata Jojon.

Menurut keyakinan Jojon, Dada Rosada memiliki akseptabiliti yang tinggi di internal partai, dan dimasyarakatpun tingkat penerimaanya cukup kuat, layak jual.

Mengingat tingkat persaingan antar partai cukup tinggi dalam dalam pemilu 2013 mendatang, Jojon menyarankan agar dalam musyawarah daerah (Musda) Partai Golkar Jawa Barat pada bulan November 2009 mendatang, selain memilih ketua juga menghasilkan keputusan-keputusan dengan program kerja yang benar-benar menyentuh akar rumput.

“terutama program pengkaderan sampai tingkat desa, perlu digalakan kembali, bila perlu kita rekrut dari para pelajar dan mahasiswa yang berprestasi kemudian dengan dana partai kita berikan beasiswa belajar , partai butuh peremajaan bukan saja dari pola fikir tapi dari SDM itu sendir”, pungkasnya. ADMIN
Selengkapnya...

Nasib Pasar Tradisionil di Kota Bandung

PKD – Gempuran peritel modern yang bermodal besar di Kota Bandung kian hari kian tak bisa dibendung, keberadaanya menjamur diberbagai sudut kota, bahkan menurut hasil pemantauan TIM PKD, ekspansi usaha mereka sudah ada hampir di tiap kelurahan Kota Bandung.

Ketiadaan payung hukum yang membatasi kehadiran ritel modern ini, disinyalir menjadi penyebab begitu leluasanya mereka masuk kedaerah-daerah bahkan berdekatan langsung dengan pasar-pasar tradisionil.

Dengan kondisi seperti ini, bisa dipastikan para pedagang tradisionil yang umumnya warung kecil dirumah-rumah masyarakat yang jumlahnya sangat banyak tersebut bakal mati perlahan-lahan.

Dengan mengacu kepada selisih harga, pasti para konsumen akan beralih dan berbelanja diritel-ritel modern tersebut, yang pada gilirannya warung-warung dan pasar tradisionil bakal terseret habis.

Keberpihakan
Tentu saja kondisi ini tidak bisa dibiarkan, keberpihakan pemerintah daerah terhadap keberadaan warung-warung kecil dan pedagang dipasar-pasar tradisionil mutlak diperlukan.

Bagaimanapun pemerintah harus segera membuat regulasi pasar dan warung tradisionil guna memberikan perlindungan kepada para pengusaha ekonomi kecil/menengah dan bisa membatasi ritel modern yang bermodal besar itu masuk ketengah-tengah masyarakat.

Keberpihakan pemerintah daerah kepada pasar dan warung tradisionil tersebut bukan berarti membatasi hak orang untuk berusaha tapi keberpihakan ini sebagai bentuk aturan guna melindungi para pengusaha kecil/menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan pengusaha yang bermodal besar.

Regulasi pasar dan warung tradisionil ini juga perlu diatur adanya semacam zoning yang jelas antara keberadaan pasar dan warung tradisionil dengan keberadaan ritel modern. ADMIN
Selengkapnya...

Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik

PKD - Peranan birokrasi sebagai actor public service dalam system pemerintahan modern sangatlah strategis, selain memberi pelayanan kepada masyarakat, birokrasi juga bertugas menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik, dan berfungsi melakukan pengelolaan atas pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional.

Dengan demikian birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda pemerintahan, termasuk dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean government) dalam keseluruhan skenario perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance).

Dikarenakan posisinya sangat strtegis tersebut, maka mustahil keberadaan birokrasi tanpa didukung oleh SDM aparatur yang baik pula, dimulai dari proses perekrutan, pelatihan peningkatan kompetensi dan profesionalisme sampai penerapan ditingkat operasional dilingkungan birokrasi itu sendiri, mutlak dilakukan. Disamping itu adanya iklim politik yang kondusif dimana peranan birokrasi modern harus bersifat independen tidak memihak kepada salah satu partai politik, meskipun dengan pemerintah dari partai politik yang berkuasa.

Menurut Prof.Dr. Mustopadidjaja, Ar, dalam makalahnya yang disampaikan Pada Seminar Pembangunan Nasional VIII – Departemen Kehakiman dan HAM 2003, yang bertema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan.

Peningkatan potensi SDM Aparatur (pegawai negeri) pada umumnya diarahkan kepada nilai-nilai profesionalisme sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan profesionalisme aparatur ini pun harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik sebagai berikut:
(a) mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara,
(b) memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik,
(c) berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif dan inovatif,
(d) taat asas, dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional,
(e) memiliiki daya tanggap dan sikap bertanggung gugat (akuntabilitas),
(f) memiliki jati diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, serta bangga terhadap profesinya sebagai pegawai negeri,
(g) memiliki derajat otonomi yang penuh rasa tanggung jawab dalam membuat dan melaksanakan berbagai keputusan sesuai kewenangan, dan
(h) memaksimalkan efisiensi, kualitas, dan produktivitas. Selain itu perlu pula diperhatikan reward system yang kondusi (baik dalam bentuk gaji maupun perkembangan karier yang didasarkan atas sistem merit; serta finalty system yang bersifat preventif dan repressif. Mengantisipasi tantangan global, pembinaan sumber daya manusia aparatur negara juga perlu mengacu pada standar kompetensi internasional (world class). ADMIN

Selengkapnya...

Jabar Dapat Penghargaan

JAKARTA, (PR).-Sebanyak 54 kepala daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan dari Menteri Keuangan. Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada acara Malam Ramah Tamah dengan Pemangku Kepentingan pada Hari Keuangan Ke-63 di Gedung Departemen Keuangan, Senin (2/11).

Seluruh daerah yang menerima penghargaan mendapatkan dana insentif Rp 18 miliar-Rp 38 miliar. Penghargaan diberikan atas dua kriteria utama, yakni kinerja keuangan dan kinerja ekonomi serta kesejahteraan di masing-masing daerah.

Penilaian di antaranya berdasarkan pada upaya daerah meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, penyampaian Perda APBD tepat waktu, upaya memacu kenaikan PAD, dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Daerah yang mendapatkan penghargaan adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah. Sementara itu, Kab./Kota yang mendapat penghargaan diantaranya Kab. Bekasi, Kab. Sukabumi, Kab. Labuhan Batu, Kab. Agam, Kota Bandung, Kota Cilegon, Kota Surabaya, Kota Surakarta, dan Kota Padang.

Wali Kota Bandung Dada Rosada yang hadir dalam acara tersebut mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima Kota Bandung. Ia mengungkapkan keberhasilan tersebut merupakan hasil kinerja seluruh elemen di Kota Bandung. Ia berharap penghargaan yang diterima tersebut terus memacu pemkot Bandung untuk meningkatkan kinerjanya.

Terkait dengan hasil laporan BPK beberapa waktu lalu mengenai laporan keuangan Kota Bandung, Dada mengatakan, temuan tersebut memang ada, namun tidak merugikan keuangan daerah. Temuan tersebut umumnya terkait pada perbedaan administrasi.

"Tidak ada korupsi. Jika pun ada itu menjadi tanggung jawab yang melakukan," ujarnya.
Dada pun menambahkan, dana insentif yang didapat tersebut akan digunakan untuk penataan infrastruktur di Kota Bandung. "Kita akan rencanakan lebih lanjut. Misalnya, bisa untuk perbaikan jalan," katanya. (A-188)***
© 2009 - Pikiran Rakyat Bandung Selengkapnya...

MEWUJUDKAN GOOD AND CLEAN GOVERNANCE, TERKENDALA SDM

PKD - Tidak semua pegawai yang berjumlah ribuan itu pintar dan mampu menguasai masalah,wajar jika ada kekurangan, dan itu harus diperbaiki. Demikian pernyataan Walikota Bandung dalam menanggapi laporan BPK, atas masih tingginya nilai keuangan (LKPD) yang bermasyalah. Menurut Dada, semua perencanaan pasti baik, hanya saja hasilnya yang tidak sesuai.

Masih lemahnya nilai-nilai profesionalisme yang dianut oleh aparatur di tubuh birokrasi Kota Bandung, merupakan tantangan yang harus segera di pecahkan. Persoalan ini bisa menjadi beban bagi Pemkot Bandung yang pada akhirnya bisa kontra produktif dengan seluruh implementasi program dalam pelayanan publik yang kini menjadi perhatian Walikota Dada Rosada.

Ditambah lagi masih banyaknya para pegawai di lingkungan Pemkot Bandung yang kurang menunjukan nilai kompetensi dan kurang menguasai masalah sehingga berdampak terhadap adanya ketidaksesuaian antara perencanaan yang dibuat dengan capaian program pelaksanaan pemerintah daerah.

Persoalan SDM aparatur birokrasi merupakan persoalan laten yang dihadapi oleh pemerintah daerah pada umumnya. Fenomena ini bisa jadi merupakan persoalan terbesar yang selalu menjadi kendala dalam mewujudkan Good and Clean Governance, seperti yang dicita-citakan selama ini. ALL
Selengkapnya...